Pengertian dan Fungsi Pajak TERLENGKAP

Pengertian dan Fungsi Pajak TERLENGKAP


Pengertian dan Fungsi Pajak TERLENGKAP - Pajak dapat diartikan sebagai pembayaran atau iuran wajib rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (kontraprestasi) yang secara langsung dirasakan oleh wajib pajak yang membayarnya.
Berdasarkan definisi diatas, maka ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut;
  1. Merupakan pungutan wajib yang dibayar wajib pajak kepada pemerintah;
  2. dipungut berdasarkan undang-undang;
  3. wajib pajak tidak mendapat imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung;
  4. dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan proses pembangunan. Kontribusinya menentukan kelancaran dan percepatan gerak langkah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jika diuraikan minimal terdapat empat fungsi pajak bagi negara, keempat fungsi tersebut yaitu;
1. Fungsi Budgeter
Pajak berfungsi sebagai sumber utama kas negara yang tercantum dalam APBN sehingga kontribusi terbesar pemasukan yang bersumber dari dalam negeri adalah pajak. Kelancaran proses pemasukannya akan menentukan kelancaran proses pembangunan dan sebaliknya.
2. Fungsi Alokasi
Pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh negara dalam rangka mensejahterakan rakyatnya memerlukan sejumlah dana, dan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam melaksanakan segala aktivitas pembangunan.
3. Fungsi Distribusi
Pajak yang diterima oleh pemerintah dipergunakan dan disebarkan ke berbagai sektor pembangunan dan berbagai wilayah pembangunan secara merata.
4. Fungsi Regulasi
artinya pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Pajak berfungsi mengatur perekonomian dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tepat sasaran.
Seperti telah diuraikan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari dalam negeri tidak hanya dari pajak. Terdapat juga penerimaan-penerimaan lain berupa pungutan resmi diluar pajak. Untuk pungutan resmi non pajak ini biasanya pemerintah memberikan imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung kepada pembayarnya. Pungutan ini bisa berbentuk retribusi atau sumbangan wajib.
Retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan jasa atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pihak yang melakukan pembayaran, contohnya retribusi parkir, karcis masuk pelabuhan, retribusi pasar, iuran pungutan hasil hutan, dan iuran sampah. Adapun pungutan resmi yang termasuk kategori sumbangan wajib, diantaranya adalah sumbangan wajib perbaikan jalan (SWPJ) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan raya (SWDKLLJR).
Berikut adalah tabel tentang Persamaan dan Perbedaan Pajak, Retribusi dan Sumbangan.

Pajak
Retribusi
Sumbangan
Dasar Hukum
Undang-undang
Peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat negara yang lebih rendah
Pemerintah daerah
Balas Jasa
Tidak lngsung
Langsung dan nyata kepada individu tersebut
Langsung kepada golongan tertentu
Objek
Umum (seperti penghasilan, kekayaan, laba perusahaan dan kendaraan).
orang-orang tertentu yang menggunakan jasa
 Pemerintah
Golongan tertentu.
Sifat
Dapat dipaksakan (menurut UU). Jadi, wajib dibayar. Kalau tidak, maka akan mendapatkan sanksi
Dapat dipaksaan. Akan tetapi paksaannya bersifat ekonomis yang hanya berlaku kepada orang-orang yang menggunakan jasa pemerintah.
Dapat dipaksakan. Akan tetapi paksaan tersebut bukan untuk umum. Paksaan tersebut hanya berlaku kepada golongan-golongan tertentu.
Lembaga Pemungut
Pemerintah pusat maupun daerah (negara).
Pemerintah daerah.
Lembaga-lembaga tertentu.
Tujuan
Kesejahteraan untuk umum.
Kesejahteraan untuk individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah.
Kesejahteraan hanya untuk suatu golongan tertentu.

Advertisements
Back To Top