Sistem Perekonomian Indonesia dan Pelaku-Pelakunya


Sistem Perekonomian Indonesia dan Pelaku-Pelakunya – Sistem ekonomi merupakan suatu cara yang digunakan oleh suatu negara
untuk mengorganisasi serta mengatur semua kegiatan ekonominya. Dengan
sistem perekonomian tersebut diharapkan akan terjadi kelancaran
kehidupan perekonomian di negera itu. Efeknya adalah terjadi
kesejahteraan serta kemakmuran masyarakatnya.

sistem ekonomi adalah setrategi suatu negera untuk mengatur kehidupan
ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi yang
dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk menjawab masalah-masalah
pokok ekonomi yaitu;
  1. Barang dan jasa yang akan diproduksi,
  2. bagaimana cara memproduksi, dan
  3. untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi.
Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara dipengaruhi oleh beberapa
faktor. Ada faktor internal, dan ada juga faktor eksternal. Faktor
internal yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara adalah sebagai
berikut;
  1. Falsafah dan ideologi yang dianutnya,
  2. sistem pemerintahan,
  3. sistem politik negara itu.
Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi sistem ekonomi antara lain sebagai berikut;
  1. Pengaruh sistem ekonomi yang dianut negara lain.
  2. Pengaruh politik ddunia internasional.
  3. Pengaruh sosial budaya luar negeri.

Macam-macam Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi yang umumnya dianut negara-negara di dunia adalah sebagai berikut;
1. Sistem Ekonomi Liberal
Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekoonomi kapitalis. Sistem
ekonomi liberal memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi masing-masing
individu untuk mengejar dan menciptakan kemakmuran bagi dirinya sendiri.
Adapun ciri-ciri sistem ekonomi liberal antara lain;
  1. Setiap warga negara bebas berusaha dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi.
  2. Setiap warga negara bebas memiliki benda-benda modal.
  3. Kegiatan ekonomi negara sebagian besar dikuasai oleh swasta.
  4. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah mencari laba sebesar-besarnya.
Kebaikan sistem ekonomi liberal antara lain;
  1. Setiap individu bebas mengatur perekonomiannya sendiri, baik itu
    dalam lingkup rumah tangga, perusahaan, dan industri. Sedemikian
    sehingga tidaklah perlu menunggu perintah dari pemerintah. Dengan
    demikian, mereka bebas berusaha mencapai keuntungan yang
    sebesar-besarnya.
  2. Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi sendiri, baik dalam sektor rumah tangga, perusahaan, dan industri.
  3. Adanya persaingan antar para pengusaha unruk mendorong kemajuan.
  4. Produksi berdasarkan atas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Sedangkan keburukan atau kelemahan sistem ekonomi liberal antara lain;
  1. Berpeluang memunculkan penindasan atau eksploitasi terhadap manusia
    yang lain, di mana yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan yang miskin
    semakin miskin dan terhimpit dalam taraf hidup yang memprihatinkan.
  2. Berpeluang menimbulkan monopoli dagang yang dapat merugikan masyarakat.
  3. Tidak adanya pendapatan. Hal ini dikarenakan setiap individu berlomba-lomba untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya semata.
2. Sistem Ekonomi Sosialis
Sistem ekonomi sosialis disebut juga system ekonomi terpusat Sistem
perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki
kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi.
Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur
dalam perekonomian.
Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis
  1. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.
  2. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.
  3. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah.
  4. Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.
  5. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.
Kelebihan sistem ekonomi sosialis
  1. Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga
    pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian.
  2. Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata.
  3. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan
    jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  4. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
Kekurangan sistem ekonomi sosialis.
  1. Mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu.
  2. Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya.
  3. Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang, karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah.
3. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem
ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi
campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam
perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan
untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan.
Ciri-ciri dari Sistem Ekonami Campuran.
  1. Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
  2. Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi.
  3. Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
  4. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.
  5. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
  6. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.

Sistem Ekonomi Indonesia

Sebelum membahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Perlu diketahui bahwa
Indonesia telah 4 (empat) kali mengalami pergantian sistem ekonomi,
yaitu;

  1.  Tahun 1947-1959 menggunakan sistem ekonomi liberal/kalitalis/pasar bebas.
  2. Tahun 1959-1965 menggunakan sistem ekonomi sosialis/komando/perencanaan sentral.
  3. Tahun 1966-1999 menerapkan demokrasi ekonomi.
  4. 1999 sampai sekarang menggunakan sistem ekonomi yang dinamakan sistem ekonomi kerakyatan.

Ada kemiripan antara sistem ekonomi demokrasi dengan sistem ekonomi
kerakyatan. istem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu
sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah
Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan
dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan
pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat
baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai
kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan,
membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian
terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi :

Advertsiment


  1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
    negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
  3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang
    dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang
    layak.
  5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  6. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan
    sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
  7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi :

  1. Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang
    saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia
    dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi
    nasional.
  2. Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara
    bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi
    unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
  3. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Indonesia memiliki acuan yang sangat jelas dalam sistem perekonomiannya,
acuan tersebut tidak lain adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sesuai
dengan UUN 1945 tersebut maka perekonomian Indonesia bukanlah
menggunakan sistem ekonomi liberal atau pasar bebas, maupun perencanaan
sentral atau komando. Sistem ekonomi indonesia sesuai dengan TAP MPR No.
IV/MPR/1999 adalah Sistem Ekonomi kerakyatan. Dimana dalam sistem
ekonomi kerakyatan ini terdapat dua hal pokok yang perlu diingat, yaitu;

  1. Masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan ekonomi.
  2. Pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

Adapun ciri sistem ekonomi kerakyatan adalah;

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, ayat 1.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
    hidup orang banyak dikuasai oleh negara (sesuai dengan pasal 33 ayat 2
    UUD 1945).
  3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
    oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
    (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945).
  4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan
    pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap
    kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula (Pasal 23 UUN
    1945).
  5. Warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan yang
    dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
    layak (Pasal 27 UUD 1945).
  6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh
    bertentangan dengan kepentingan masyarakat (Pasal 33 penjelasan UUD
    1945).
  7. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan
    sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan
    kepentingan-kepantingan umum (Pasal 33 penjelasan UUD 1945)
  8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 UUD 1945).

Hal-hal yang harus dihindari dalam, sistem ekonomi kerakyatan diantaranya;

  1. Sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan (Free Fight Liberalism)
  2. Sistem dimana negara dan aparaturnya bersifat dominan sehingga
    mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi
    diluar sektor negara.
  3. Monopoli atau pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok yang merugikan masyarakat.

Dari uraian diatas maka terlihat jelas bahwa dalam sistem ekonomi
kerakyatan, pengaturan kehidupan ekonomi melibatkan seluruh potensi
masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip pemerataan dan keadilan.
Sistem ekonomi kerakyatan dapat diartikan sebagai pengaturan kehidupan
ekonomi yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Tiga Sektor Usaha Formal di Indonesia

Sektor usaha formal dalam sistem ekonomi kerakyataan meliputi;

A. Badan Usaha Milik Negara

Karena dimiliki oleh negara, perusahaan yang berbentuk BUMN ini juga
sering disebut Perusahaan Negara. Dalam BUMN, negara merupakan pemilik
modal mayoritas, atau bahkan semua modal perusahaan yang bersangkutan
dimiliki oleh negara. Kenapa demikian? Negara kita perlu memiliki
perusahaan dalam bentuk BUMN agar perusahaan itu dapat digunakan untuk
menciptakan kesejahteraan rakyat.

Lalu apakah maksud dan tujuan didirikannya BUMN? BUMN di Indonesia
merupakan realisasi dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pendirian
BUMN sendiri berdasarkan UU No 9 Tahun 1969. Jadi dapat saya sebutkan
bahwa tujuan BUMN yaitu;

  1. Agar negara dapat menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai
    hajat hidup orang banyak sehingga tidak dimonopoli atau disalahgunakan
    oleh perorangan atau kelompok tertentu.
  2. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
  3. Mengejar keuntungan.
  4. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau
    jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang
    banyak.
  5. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi.
  6. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
  7. Agar negara dapat menyediakan lapangan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang
BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua jenis, yaitu Badan usaha
perseroan (Persero) dan badan usaha umum (Perum). Adapun penjelasan
kedua jenis BUMN ini sebagai berikut.
a. Badan Usaha Perseroan (Persero)
Badan usaha perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan
terbatas yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikit
51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan
pendirian Persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu
tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna
meningkatkan nilai badan usaha. Contoh Persero antara lain PT Pertamina,
PT Kimia Farma Tbk., PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI Tbk., PT
Jamsostek, dan PT Garuda Indonesia.
b. Badan Usaha Umum (Perum)
Badan usaha umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh
negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan
umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan
sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan badan
usaha. Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang
bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat
berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Untuk mendukung
kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, dengan
persetujuan menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan
usaha lain. Contoh Perum antara lai Perum Damri, Perum Bulog, Perum
Pegadaian, dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Selain BUMN, ada juga badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah yang
dikenal dengan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan
perusahaan yang dimiliki dan didirikan oleh pemerintah daerah dimana
modalnya sebagian atau seluruhnya berasal atau milik pemerintah daerah.

Contoh BUMD adalah;

  1. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
  2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
  3. Rumah Sakit Daerah, dll

B. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang modalnya
dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah mencari keuntungan
seoptimal mungkin dalam mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka
lapangan kerja. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 pada badan usaha milik
swasta yang berbunyi bahwa bidang-bidang usaha yang diberikan kepada
pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak
vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

Badan Usaha Swasta (BUMS) dibedakan dua jenis yaitu badan usaha swasta
dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Arti dari badan usaha swasta
dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak
masyarakat dalam negeri. Sedangkan arti dari badan usaha swasta asing
adalah badan usaha yang modalnya miliki oleh pihak masyarakat asing.


Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Secara Umum adalah;

  1. Badan usaha yang modalnya sepenuhnya berasal dari pihak swasta
  2. Pengawasan yang dijalankan secara hirarki dan fungsional oleh pemegang perusahaan
  3. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya
  4. Dalam pembagian laba berdasarkan pada memilik saham atau modal terbanyak
  5. Badan usaha yang memiliki badan hukum
  6. Dijalankan dan dimodali oleh perorangan, banyak orang atau berkelompok.
  7. Para anggota memiliki hak suara sesuai dengan jumlah modal/saham
  8. Dapat menjual saham melalui bursa efek
  9. Modalnya dapat diperoleh dari lembaga keuangan, baik itu bank walaupun non bank.

Di Indonesia sendiri ada banyak badan usaha yang dimiliki oleh swasta
yang menjalankan fungsi dan peranannya di indonesia baik itu badan usaha
dalam negeri maupun badan usaha luar asing. Contoh Badan Usaha Milik
Swasta (BUMS) yang adalah;

  1. PT Pupuk Kaltim
  2. PT Union Metal
  3. PT Djarum
  4. PT Holcim
  5. PT Karakatau Steel
  6. PT XL Axiata Tbk
  7. PT Aneka Elektrindo Nusantara
  8. PT fasfood Indonesia
  9. PT Astra Internasional
  10. PT Ghobel Dharma Nusantara
  11. PT Freeport Indonesia
  12. PT Exxon Company

Badan usaha memiliki berbagai macam-macam atau jenis-jenis bentuk badan
usaha milik swasta yang dibedakan dalam beberapa bentuk seperti
perusahaan perseorangan, Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV),
Perseroan Terbatas (PT).

1. Perusahaan Perseorangan
Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang modal dan tanggung
jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi yang  merupakan pemilik
perusahaan.
Ciri-Ciri Perusahaan Perseorangan

  1. Dimiliki secara pribadi atau perseorangan
  2. Pengelolaan badan usaha mudah dan murah
  3. Pengusaha sebagai pemilik bebas dalam mengemukakan dan menerapkan kebijakan kepada bawahan, tanpa melalui jalur birokratis.
  4. Pemilik dapat menutup badan usaha jika tidak menguntungkan
  5. Modal badan usaha perorangan hanya satu orang (tidak terpisah)
  6. Modal berasal dari pribadi pemilik
  7. Kelangsungan hidup usaha begantung pemilik perusahaan itu sendiri

Kelebihan atau Kebaikan Perusahaan Perseorangan

  1. Mudah didirikan
  2. Organisasi yang sederhana dan mudah karena aktivitas relatif terbatas dan perusahaan relatif kecil
  3. Pemilik memiliki kebebasan yang seluas-luasnya
  4. Keuntungan berada pada satu orang yaitu pemilik perusahaan
  5. Memilik Pajak yang rendah
  6. Kerahasiaan perusahaan lebih terjamin
  7. Pengambilan keputusan yang cepat, tanpa menunggu persetujuan orang lain

Kelemahan atau Kekurangan Perusahaan Perseorangan

  1. Memiliki modal yang terbatas
  2. Segala tanggung jawab dan resiko badan usaha perseorangan ditanggung sendiri oleh pemilik perusahaan
  3. Kerugian ditanggung sendiri oleh pemilik perusahaan
  4. Kualitas manajerial dan pekerja terbatas

2. Firma (fa)
Firma (fa) adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam mendirikan dan
menjalankan perusahaan dengan  satu nama dan membagi keuntungan dari
hasil yang didapatkannya. Setiap sekutu atau anggota memiliki tanggung
jawab yang sama pada perusahaan.

Ciri-Ciri Usaha Persekutuan Firma (Fa)

  1. Memiliki modal yang besar
  2. Pemakaian nama bersama dalam kegiatan usaha
  3. Memiliki tanggung jawab atas resiko yang tidak terbatas
  4. Setiap anggota memiliki kewenangan dalam menjalankan usaha maupun mengadakan perjanjian
  5. dengan pihak lain tanpa menunggu persetujuan anggota lain

Kelebihan atau Kebaikan Usaha Persekutuan Firma (Fa)

  1. Jumlah modal yang besar
  2. Kemampuan Manajemen lebih besar
  3. Pendirian relatif mudah
  4. Status badan usaha yang jelas karena kepemilikan akta dari notaris dan terdaftar di pengadilan negeri
  5. Tanggung Jawab dilakukan secara bersama-sama
  6. Pengambilan kredit lebih besar dan mudah karena dipercaya oleh lembaga keuangan (bank)
  7. Pengelolaan perusahaan dapat dibagi-bagi sesuai dengan kehalian masing-masing dari sekutu atau anggota

Kelemahan atau Kekurangan Badan Usaha Persekutuan Firma (fa)

  1. Pengambilan keputusan atau kebijakan kurang cepat karena menunggu musyawarah
  2. Perusahaan dikatakan bubar jika terdapat anggota yang mengundurkan diri atau meninggal dunia
  3. Jika salah satu anggota membuat kerugian, maka anggota lain ikut menanggungnya.

3. Persekutuan Komanditer (CV)
Persekutuan Komanditer adalah persekutuan dua atau lebih orang yang
beberapa sekutu atau anggota hanya menyerahkan modal dan sekutu yang
lain menjalankan perusahaan. Dalam persekutuan komanditer  dikenal
dengan dua sekutu yaitu : sekutu aktif/sekutu komplementer dan sekutu pasif/sekutu komanditer.
Sekutuh aktif adalah sekutuh yang memiliki hak dalam menjalankan dan
memimpin perusahaan, sedangkan sekutuh pasif adalah sekutuh yang hanya
menyerahkan modal.

Ciri-Ciri Persekutuan Komanditer (CV)

  1. Keanggotan terdiri atas anggota pasif dan aktif
  2. Badan usaha persekutuan yang memiliki beberapa orang anggota
  3. Sekutu aktif menjalankan perusahaan
  4. Sekutu pasif tidak menjalankan perusahaan, namun hanya penanam modal

Kelebihan atau Kebaikan Persekutuan Komanditer (CV)

  1. Mudahnya dalam proses pendirian
  2. Kebutuhan modal lebih terjamin dan terpenuhi
  3. Cenderung lebih mudah memperoleh kredit
  4. Sebagai tempat untuk menanamkan modal karena  sekutu diam mudah menginvestasikan dan mencairkan kembali modalnya
  5. Kemampuan manajemen lebih besar
  6. Pimpinan perusahaan dapat terdiri dari satu orang atau lebih
  7. Kekayaan pribadi terpisah dari kekayaan perusahaan
  8. Pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan pada besarnya modal yang ditanam

Kelemahan atau Kekurangan Persekutuan Komanditer (CV)

  1. Kelangsungan hidup tidak menentu, karena banyak bergantung kepada
    sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan dan perusahaan
  2. Dapat terjadi selisih paham antar pemilik

4. Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan terbatas adalah badan usaha yang didirikan oleh beberapa
orang, berbadan hukum, dan modalnya terdiri atas saham-saham. PT
memiliki kemampuan mendapatkan modal dalam jumlah besar melalui
penerbitan saham.

Ciri-Ciri Perseroan Terbatas (PT)

  1. Kelangsungan hidup perusahaan PT berapa ditangan pemilik saham
  2. PT berorientasi mencari keuntungan atau profit
  3. Pendirian PT dilakukan oleh 2 orang atau pribadi huum
  4. Pendiran PT disahkan dalam akta notaris dan berlaku sejak pengesahan kementrian hukum dan ham
  5. Pemimpin PT berupa direksi yang bisa saja tidak memilik bagian saham dan bertugas memimpihak perusahaan
  6. Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, namun modal perusahaan bergantung pada
  7. pemegang saham
  8. Karyawan PT bestatus sebagai pegawai swasta
  9. Saham mudah dieprjual belikan

Kelebihan Perseroan Terbatas (PT)

  1. Mudahnya pengaihan kepemilikan
  2. Kebutuhan terhadap pengembangan modal terjamin dan terpenuhi
  3. Kelangsungan perusahaan lebih terjamin
  4. Mudah dalam memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain

Kelemahan atau Kekurangan Perseroan Terbatas (PT)

  1. Biaya pembentukan yang relatif tinggi
  2. Pembayaran pajak yang besar
  3. Sulit menjaga rahasia perusahaan
  4. Proses pendirian perusahaan yang panjang
Advertsiment
Sistem Perekonomian Indonesia dan Pelaku-Pelakunya | jati | 4.5