Sistem Perpajakan Indonesia


Sistem Perpajakan Indonesia -Sistem perhitungan pajak setiap negara tentunya berbeda-beda tergantung
kepada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Seiring dengan
penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan, sistem perhitungan
pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal
tersebut tercermin dari perubahan yang terjadi pada undang-undang yang
terkait dengan masalah perpajakan sebagai landasan hukum berlakunya
sistem perpajakan di Indonesia.

A. Landasan Hukum

Landasam hukum adalah acuan hukum dasar yang menguatkan dilakukannya
suatu kegiatan, atau dengan kata lain yang melandasi pelaksanaan suatu
kebijakan. Landasan hukum itu ada yang bersumber dari UUD 1945 yang
merupakan hukum dasar, ada juga yang berbentuk undang-undang sebagai
turunan dari UUD 1945, dan landasan hukum pajak yang dimaksud adalah
sebagai berikut;

  1. UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 sampai dengan 3.
  2. Undang-undang perpajakan sebagai
    turunan dari UUD 1945 pasal 23 yang telah mengalami beberapa kali
    penyempurnaan, dan terakhir di sahkan serta berlaku mulai 1 Januari 2001
    sebagai berikut; 1) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan
    Tata Cara Perpajakan; 2) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
    (PPh); 3) UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
    dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM); 4) UU No. 20
    Tahun 2000 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 5) UU No. 19 Tahun
    2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

B. Cara Pemungutan

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, terdapat 3 (tiga) cara pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan, yaitu;
1. Official Assessment System
Official Assessment System merupakan suatu cara pemungutan pajak yang
wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemungut
pajak (fiscus) yaitu dalam hal ini Dirjen Pajak. Sistem ini dilaksanakan sampai dengan tahun 1967.
2. Semi Self Assessment System dan With Holding System
Kedua sistem ini dilaksanakan di Indonesia dari tahun 1968 s/d
1983. Semi Self Assessment System adalah cara pemungutan pajak yang
wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak
bersama dengan fiscus. With Holding System adalah cara pemungutan pajak
yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak
ketiga yang ditunjuk.
3. Full Self Assessment System
Sistem ini dilaksanakan sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang. Sistem
ini merupakan suatu cara pemungutan pajak dengan penentuan besarnya
pajak terutang ada pada wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang
melakukan perhitungannya sendiri. Fiscus tidak ikut campur, ia hanya
memberikan petunjuk dan bantuan kepada wajib pajak yang belum bisa atau
belum memahami cara perhitungannya serta mengingatkan atau melakukan
penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar kewajibannya pada saat
jatuh tempo.

C. Perhitungan Pajak

Advertsiment


Untuk dapat melakukan perhitungan pajak, terlebih dahulu perlu diketahui
pokok-pokok peraturannya yang terdapat dalam undang-undang tentang
perpajakan. Adapun peraturan yang perlu diketahui antara lain sebagai
berikut;
1. Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Undang-undang tersebut diantaranya
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut;
  1. Tanggungjawab pelaksanaan pajak ada pada anggota masyarakat
  2. Sistem pemungutan dan perhitungan pajak menggunakan sistem “self
    assessment” yang artinya masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung
    dan menyetor pajak sendiri kepada pemerintah
  3. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001
2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh
Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini diantaranya adalah sebagai berikut;
a. Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang
diterima wajib pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri
atau segala sesuatu yang menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan
dalam bentuk apapun.
b. Bentuk Penghasilan
Maksud bentuk penghasilan adalah balas jasa yang diterima wajib pajak
berupa hadiah, laba usaha, honor, keuntungan, maupun warisan.
c. Penghasilann Tidak Kena Pajak
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan
tertentu yang tidak dikenakan pajak. PTKP digunakan sebagai pengurang
penghasilan neto dalam perhitungan pajak penghasilan PPh 21 orang
pribadi. PTKP yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU NO. 17 Tahun
2000 telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan
ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan hingga terakhir
sampai diberlakukannya PTKP berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008.
PTKP menurut Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2000, yang mulai berlaku 1 Januari 2011 :
  1. Diri Wajib Pajak sebesar Rp. 2.880.000,-
  2. Tambahan untuk WP yang sudah menikah sebesar Rp. 1.440.000,-
  3. Tambahan seorang istri yang menerima penghasilan digabung dengan suami sebesar Rp. 2.880.000,
  4. Tanggungan maksimal 3 orang masing-masing sebesar Rp. 1.440.000.-
d. Tarif Pajak Penghasilan
Tarif pajak yang ditetapkan menurut UU No. 17 Tahun 2000 dari pendapatan kena pajak (PKP) terdapat dalam tabel-tabel berikut;
1. Wajib pajak perseorangan
No
Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
1
2
3
4
Rp. 0,00 – Rp. 25.000.000
Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000
RP. 50.000.000 – Rp. 100.000.000
Rp. 100.000.000 – Rp. 200.000.000
5%
10%
15%
20%

2. Wajib pajak badan usaha

No
Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
1
2
3
Rp. 0,00 – Rp. 25.000.000
Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000
RP. 50.000.000 – Rp. 100.000.000
10%
15%
20%

 

3.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnPB
Diantara isi dari UU Nomor 18 Tahun 2000 ini adalah sebagai berikut;
1. Objek pajak PPN dan PPnBM
Objek pajak dalam PPN dan PPnBM adalah penyerahan barang dan jasa dari
produsen ke produsen lain atau produsen ke perantara perdagangan atau
langsung ke konsumen.
2. Dasar pengenaan pajak
Dasar pengenaan pajak dalam PPN dan PPnBM adalah harga jual, nilai
penggantian, nilai impor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan yang dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
3. Tarif pajak
Ketentuan besarnya tarif pajak dalam PPn dan PPnBM yang ditetapkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2000 ini adalah sebagai berikut;

 

No
Jenis Pajak
Tarif Pajak
1
2
3
4
5
Pertambahan nilai umum
Pertambahan nilai khusus
Pertambahan nilai atas ekspor
Penjualan atas barang mewah umum
Barang kena pajak barang mewah ekspor
10%
5-15%
0%
10-15%
0%

 

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang PBB
Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 ini diantaranya adalah;
a. Objek Pajak
Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (tanah
atau perairan) dan tubuh bumi, termasuk kandungan didalam permukaan
bumi. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dan
diletakkan secara tetap didalam tanah atau perairan.
b. Tarif PBB
Besarnya objek bangunan yang tidak kena pajak sebesar Rp. 8.000.000 dari
nilai jual objek PBB. Besarnya tarif PBB adalah sebagai berikut;
1. tarif tanah 0,5% dari nilai jual
2. tarif bangunan 0,5% dari nilai jual
3. Nilai jual kena pajak (NJKP) minnimal 20% dan maksimal 100%
D Istilah Dalam Perpajakan
  1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
    pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
    dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
    keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
    pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
    kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan perpajakan.
  3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
    baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
    meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
    badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan
    dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
    persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
    politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
    termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang
    dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
    barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
    barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa,
    atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
  5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan
    Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak
    berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan
    perubahannya.
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
    Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
    sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
    melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
  7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
    untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam
    suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang
    ini.
  8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila
    Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
    kalender.
  9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
  10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
    dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
    untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
    dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
  13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
  14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
    yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
    dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
    oleh Menteri Keuangan.
  15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat
    Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
    Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih
    Bayar.
  16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
    menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
    kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan
    jumlah pajak yang masih harus dibayar.
  17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan
    pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
  18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang
    menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
    atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
    menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
    lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
  22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar
    sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam
    Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak
    atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut,
    ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di
    luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak,
    yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
  23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang
    dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan
    kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah
    dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
  24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi
    yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh
    penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
  25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
    data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
    profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
    kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain
    dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
    perpajakan.
  26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa
    keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya
    dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di
    bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan
    kerugian pada pendapatan negara.
  27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk
    mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak
    pidana di bidang perpajakan.
  28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung
    jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
    memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan perpajakan.
  29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
    teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi
    harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
    perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun
    laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode
    Tahun Pajak tersebut.
  30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
    kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya
    termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
  31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian
    tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
    bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
    perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
    Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik
    untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
    kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan
    ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang
    terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat
    Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
    Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
    Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat
    Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian
    Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan
    Bunga.
  34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
    terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan
    oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
    terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan
    terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
    perpajakan dapat diajukan gugatan.
  37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas
    permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh
    Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan
    dari badan peradilan pajak.
  38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah
    surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan
    kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
  39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang
    menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
  40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal
    faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal
    pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
  41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal
    faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada
    saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.
Advertsiment
Sistem Perpajakan Indonesia | jati | 4.5