Pengesahan perjanjian internasional


Pengesahan perjanjian internasional – Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia dilakukan dengan undang-undang keputusan presiden. Pengesahan melalui undangundang dilakukan apabila suatu perjanjian internasional berkenaan dengan

a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara,
b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI,
c) kedaulatan negara,

d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup,
e) pembentukan kaidah hukum baru, dan
f) pinjaman atau hibah luar negeri.

Setiap warga negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional, tetapi dalam negara federal, negara bagian tidak mempunyai wewenang mengadakan perjanjian internasional, kecuali diberi wewenang oleh konstitusi negara federal.
Pada umumnya pola isi struktur perjanjian internasional adalah sebagai berikut.

a) judul
b) preambul (pembukaan)
c) klausul formal
d) pembuktian formal
e) tanda tangan delegasi

Dalam judul suatu perjanjian internasional dimuat nama convention, treaty, materi pokoknya (misalnya hubungan diplomatik dan konsuler dan biasa pula disebut nama tempat dilangsungkannya penandatanganan).

Preambul adalah bagian pokok yang memuat antara lain nama para pihak, tujuan dibuatnya perjanjian dasar atau alasan para pihak mengadakan perjanjian, nama dan identitas utusan yang berkuasa penuh.

Klausul substatif merupakan materi pokok perjanjian yang terdiri atas pasalpasal yang merupakan bagian terpenting karena merupakan hukum positif bagi perjanjian internasional.

Klausul formal, bersifat teknis dan mengatur tanggal perjanjian, mulai berlakunya perjanjian, jangka waktu berlakunya perjanjian, ketentuan berakhirnya, perjanjian, bahasa yang dipakai, penyelesaian sengketa dan revisi perjanjian.
Pembuktian formal merupakan bagian pembenaran penandatanganan. Suatu traktat dapat berakhir karena hal-hal berikut.

(1) Tindakan peserta yang disebabkan oleh
(a) kesepakatan para pihak untuk mengakhiri traktat
(b) pengunduran diri salah satu pihak sesuai dengan ketentuan dalam klausul.

(2) Hukum yang disebabkan oleh
(a) salah satu pihak dalam traktat mengalami perang
(b) pada saat traktat berlaku terdapat perubahan yang berpengaruh pada isi traktat
(c) traktat yang diadakan pada jangka waktu tertentu dapat berakhir dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian itu.

Ketentuan perjanjian internasional yang baru dapat bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional yang lama. Jika timbul permasalahan, ketentuan hukum internasional yang manakah yang harus diberlakukan? Penyelesaian permasalahan tersebut pada prinsipnya tunduk pada prinsip bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan belakangan lebih diutamakan daripada ketentuan hukum yang ditetapkan dahulu, kecuali ketentuan hokum yang ditetapkan dahulu melarang ditetapkannya ketentuan yang ditetapkan belakangan.

Pengesahan perjanjian internasional | jati | 4.5