Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia


Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia -Pengetahuan atas kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan
pembahasan tentang hubungan antara Pembukaan dengan batang tubuh Undang
Dasar 1945 serta hubungan antara pembukaan dengan Pancasila. Karena, di
dalam Pembukaan Undang Dasar 1945 itulah tempat terdapatnya Pancasila
sebagai filsafat negara secara formal yuridis. Pembukaan 1945 terdiri
dari empat alinea dimana setiap alinea kalau ditinjau dari segi isinya
memiliki spisifikasi tersendiri.

 

Pokok-pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Menurut penjelasan resmi dari Pembukaan UUD 1945, yang termuat dalam
Berita Republik Indonesia tahun II No. 7, Pembukaan UUD 1945 mengandung
Pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara
Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berkut.
a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
c. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
d. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hakikat dan Kedudukan Pembukaan UUD I945

Walaupun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuhnya disahkan
sebagai satu kesatuan, namun antara keduanya dalam ilmu hukum mempunyai
kedudukan yang berbeda, yaitu Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan di
atas Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kedudukan Pembukaan
UUD 1945 dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.
a. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci
Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan
proklamasi kemerdekaannya yaitu dalam suatu Naskah Proklamasi yang
dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia.
Proklamasi pada hakikatnya memiliki dua makna, yaitu suatu pernyataan
tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan-tindakan yang harus
segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi tersebut, artinya mulai
detik proklamasi tersebut bangsa Indonesia menyusun negara yang merdeka
yang memiliki kedaulatan sendiri untuk mewujudkan cita-cita bersama,
yaitu masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual. Dalam
Pembukaan UUD 1945, baik pernyataan proklamasi (pada alinea ke-3) maupun
tindakan-tindakan tentang pembentukan Negara Republik Indonesia terinci
sejak alinea ke-3.
b. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia
Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditemukan unsur-unsur yang
menurut ilmu hukum merupakan syarat bagi adanya suatu tertib hukum di
Indonesia, yaitu suatu kebulatan dari keseluruhan peraturan-peraturan
hukum.
c. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental Di
dalam suatu tertib hukum terdapat urut-urutan susunan yang bersifat
hirarkis, dimana UUD (pasal-pasalnya) bukanlah merupakan suatu tertib
hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok dari UUD
ataupun hukum dasar yang tidak tertulis yang pada hakikatnya terpisah
dari UUD atau hukum dasar yang tidak tertulis itu yang dinamakan Pokok
Kaidah yang Fundamental. Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 maka menurut ilmu hukum tatanegara, Pembukaan UUD
1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai Pokok Kaidah Negara
yang Fundamental (Staats fundamental norm).
d. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber semangat bagi UUD 1945 Pembukaan
UUD 1945, yang terkandung di dalamnya pokok-pokok pikiran yang inti
sarinya adalah Pancasila, pada hakikatnya merupakan sumber semangat bagi
para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, para
penyelenggara partai serta golongan fungsional, dan seluruh alat
perlengkapan negara lainnya.
e. Pembukaan UUD 1945 Mempunyai Kedudukan Kuat dan Tetap Sebagai pokok
kaidah negara yang fundamental, Pembukaan UUD 1945 memiliki hakikat
kedudukan hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah oleh
siapapun, terlekat pada kelangsungan hidup negara. Pembukaan UUD 1945
sebagai dasar, rangka dan suasana bagi kehidupan negara dan tertib hukum
Indonesia Dalam pengertian ini, isi yang terdapat dalam Pembukaan UUD
1945 bilamana dirinci secara sistematis merupakan suatu kesatuan yang
bertingkat dan berfungsi sebagai dasar, rangka, dan suasana bagi negara
dan tertib hukum Indonesia.
Advertsiment
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia | jati | 4.5