Sejarah Isi Latar Belakang Perjanjian Renville, Tujuan Tokoh

Sejarah Isi Latar Belakang Perjanjian Renville, Tujuan Tokoh – Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 17 Januari 1948, dan perjanjian ini merupakan perundingan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda, dan perundingan ini dilaksanakan atas usulan Dewan PPB dan juga KTN (Komisi Tiga Negara).Perundingan dan penandatanganan perjanjian Renville ini dilaksanakan di atas kapal untuk mengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Dari pihak Indonesia perundingan ini diwakili oleh Mr. Amir Syarifudin, sedangkan perwakilan pihak Belanda oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo,dia merupakan seorang Indonesia yang telah memihak kepada Belanda. Dengan ditempatkannya R. Abdulkadir Widjojoatmodjo hal ini merupakan sebuah siasat belanda, bahwa pertikaian antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri bukan menjadi masalah internasional.

latar belakang perjanjian renville

Pada dasarnya, digelarnya perundingan Renville ini ialah untuk segera menuntaskan pertikaian yang terjadi antara Belanda dan Indonesia. Latar belakang Perjanjian Renville ini sendiri ialah karena adanya serangan Belanda ke Indonesia yang dinamakan sebagai Agresi Militer Belanda I yang jatuh pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1947. Serangan dari Belanda ke Indonesia ini sebenarnya lantas membuat dunia internasional bereaksi paling keras.
Sehingga lantas Dewan Keamanan PBB menyerukan untuk kedua belah pihak guna menghentikan aksi saling tembak. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1947, Republik Indonesia dan Belanda memberitahukan gencatan dan selesai pula Agresi Militer Pertama. Agresi Belanda kesatu sendiri terjadi sebab adanya bentrokan pendapat terhadap perjanjian Linggarjati. Ini sebab adanya perbedaan pengartian antara kedua belah pihak, Belanda mendasarkan tafsirannya pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942. Yang mana Indonesia bakal dijadikan suatu negara Commonwealth serta akan disusun negara federasi, dan ini tentunya paling merugikan negara Indonesia.
Kondisi laksana ini pasti Indonesia menolak, sampai-sampai penolakan ini menciptakan Belanda menyimpulkan untuk tidak mematuhi lagi perjanjuan Linggarjati. Kemudian dari sini tercetuslah Agresi Militer Belanda ke I pada tanggal 21 Juli 1947. Kembali untuk Perjanjian Renville, perundingan ini dilakukan pada 8 Desember1947 diatas kapal Renville yang tengah berlabuh di teluk Jakarta. Perjanjian ini lantas menghasilkan kesepakatan berupa saran-saran dari KTN dengan pokok-pokoknya yakni menghentikan saling tembak di sepanjang Garis Van Mook dan pun perjanjian peletakan senjata dan pembentukan wilayah militer kosong.

 

Isi Perjanjian Renville

Ada beberapa poin hasil perjanjian Renville antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Berikut merupakan 8 poin hasil dan isi perundingan Renville.

  1. Wilayah Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda antara lain hanya Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera.
  2. Disetujuinya batas wilayah antara Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
  3. Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS)
  4. Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat
  5. Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan yang sejajar dengan Uni Indonesia-Belanda
  6. Belanda dapat menyerahkan kekuasaanya ke pemerintah federal sementara, sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk
  7. Akan diadakan pemilihan umum dalam kurun 6 bulan sampai 1 tahun ke depan dalam pembentukan konstituante Republik Indonesia Serikat
  8. Pasukan tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia.

 

Waktu dan Tempat Perjanjian Renville

Untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda, pada akhirnya diadakanlah Perundingan Renville untuk menyelesaikan konflik kedua negara tersebut. Lokasi perundingan dilakukan di tempat netral yaitu di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Waktu pelaksanaan perjanjian ini dilakukan sejak tanggal 8 Desember 1947. Adapun penandatanganan perjanjian Renville dilakukan tanggal 17 Desember 1948.

Tokoh Perundingan Renville

Berikut merupakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjanjian Renville, baik dari pihak Indonesia, pihak Belanda maupun dari pihak PBB sebagai mediator perundingan.

Delegasi Republik Indonesia

  • Ketua : Amir Syarifudin Harahap
  • Anggota lain :  Ali Sastroamijoyo, Haji Agus Salim, Dr. Coa Tik Len, Dr. Johannes Leimena, Nasrun

Delegasi Belanda

  • Ketua : R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo
  • Anggota lain : Dr. P. J. Koest, Mr. Dr. Chr. Soumokil, Mr. van Vredenburg

Penengah/Mediator dari PBB

  • Ketua : Frank Porter Graham
  • Anggota : Richard Kirby, Paul van Zeeland

Dampak Perjanjian Renville Untuk Indonesia

 

  • Indonesia terpaksa mengamini RIS

Salah satu akibat perjanjian Renville untuk Indonesia ialah perubahan format negara Indonesia. Pada mula pembentukan negara Indonesia, Indonesia memproklamirkan diri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Akan tetapi, dalam perundingan Renville ini, Indonesia mesti mengubah format negaranya menjadi Republik Indonesia Serikat yang adalahnegara persemakmuran Belanda. Perubahan format negara ini adalahsyarat yang dikemukakan Belanda guna dapat mengakui kedaulatan Indonesia. bakal tetapi, dengan Perbedaan Bentuk Negara Kesatuan Dengan Negara Serikat itu berarti Indonesia tidak sepenuhnya berdaulat sebab masih mempunyai kebersangkutanan dominasi dengan pemerintah Belanda.

 

  • Terbentuk kabinet Amir Syarifudin II

Setelah perjanjian Renville ditandatangani, tidak hanya format negara Indonesia yang berubah. Indonesia pun harus mengolah sistem pemerintahan dan konstitusi negara. Perubahan sistem pemerintahan itu berubah dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Dengan kata beda presiden melulu akan menjadi kepala negara, tidak lagi kepala pemerintahan. Bagi kepala pemerintahan bakal dipimpin oleh seorang perdana menteri. itulah yang menjadi Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Parlementer. Oleh sebab itu, maka dilaksanakan pemilihan guna presiden dan perdana menteri. Presiden yang terpilih tetap Ir. Soekarno. Sedangkan guna kepala pemerintahan, terpilihlah Mr. Amir Syarifudin sebagai perdana menteri. Setelah itu, dibentuklah kabinet baru yang adalahbentukan Amir Syarifuddin. Sebelumnya Amir Syarifuddin pun telah mendapat mandate guna memimpin kabinet pergantian setelah gagalnya kabinet syahrir sebagai akibat runtuhnya perjanjian linggarjati. Dan dengan ditandatanganinya perjanjian Renville ini menandai dibentuknya kabinet Amir Syarifuddin II.

 

  • Timbul reaksi keras pada kabinet

Kabinet yang baru dirasakan memiliki kepandaian yang memberatkan rakyat dan pro Belanda. Banyak partai politik yang melancarkan aksi protes terhadap kepandaian – kepandaian pemerintah baru tersebut. Lebih jauh lagi, partai politik bahkan unik wakilnya dari dalam kabinet. Rakyat memandang Amir Syarifuddin memasarkan Indonesia untuk Belanda. Pada akhirnya, kabinet ini tidak bertahan lama dan bubar pada akhir Januari 1948. Pada tnggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin memberikan kembali mandatnya ke Presiden. Reaksi terhadap kabinet ini pun mencerminkan Terjadinya Disintegrasi Nasional Bangsa.

 



  • Wilayah dominasi Republik Indonesia berkurang

Wilayah Indonesia berdasar perjanjian Renville lebih kecil dari yang diputuskan pada perjanjian sebelumnya yakni perjanjian Linggarjati. Berdasarkan keterangan dari perjanjian Linggarjati, distrik Indonesia mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan menurut keterangan dari perjanjian Renville, Indonesia mencakup sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Madura. Dengan disetujuinya perjanjian Renville, maka Indonesia pun menyetujui distrik Indonesia yang diberi batas oleh garis Van Mook. Garis Van Mook ialah garis yang diputuskan sebagai batas distrik yang dipunyai Belanda dan Indonesia. distrik yang pada agresi militer Belanda I sudah dikuasai oleh Belanda lantas harus dinyatakan sebagai wilayah dudukan Belanda dan lepas dari distrik Indonesia.

 

  • Perekonomian Indonesia dikepung oleh Belanda

Setelah mencengkeram suasana politik Indonesia, Belanda pun mengekang perekonomian Indonesia. Pengurangan distrik Indonesia menciptakan wilayah yang diduduki oleh Belanda pun bertambah. Bermukimnya belanda di sejumlah wilayah laksana Jawa Barat sayangnya pun berdampak untuk kegiatan perekonomian di Indonesia. Dengan perjanjian Renville, format pemerintahan negara Indonesia berubah. Dan sekitar masa pergantian menjadi Republik Indonesia Serikat, Belanda masih berkuasa atas Indonesia. oleh sebab itu, Belanda mengepung pergerakan ekonomi Indonesia dengan destinasi pejuang Indonesia bakal semakin menderita dan menyerah untuk Belanda. di samping itu, sejumlah asset kepunyaan Indonesia berada dibawah dominasi Belanda, yang pasti saja menyerahkan keuntungan untuk perekonomian Belanda. akibat perjanjian Renville untuk Indonesia tidak melulu dalam bidang politik, tapi pun ekonomi.

Baca :  Pengertian Manajemen menurut para ahli,Fungsi,Unsur,Jenis

 

  • Pihak Indonesia mesti menarik pasukan

Melemahnya kekuatan militer Indonesia adalahsalah satu akibat perjanjian Renville untuk Indonesia. Dengan perjanjian yang bersangkutan tentang wilayah tersebut, maka Indonesia terpaksa unik pasukannya dari distrik Indonesia yang menurut keterangan dari perjanjian Renville menjadi wilayah dudukan Belanda. urusan ini juga dapat dikatakan melemahkan militer Indonesia. Pasukan Indonesia mesti ditarik dari wilayah penduduk sipil. Akan namun pasukan Indonesia secara diam-diam tetap mengerjakan perang gerilya.

 

  • Meletus agresi militer II

Setelah perjanjian Renville, ditetapkanlah garis Van Mook sebagai batas distrik yang diduduki Belanda dan distrik yang dipunyai Indonesia. Pada masa itulah terjadi gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda. Akan tetapi, pada akhir tahun 1948, pasukan Indonesia menyusupkan pasukan gerulya ke daurah yang diduduki Belanda. Hal tersebut berarti bahwa Indonesia sudah melanggar perjanjian. Sebagai akibatnya, meletuslah agresi militer Belanda II yang dilancarkan oleh Belanda pada 19 Desember 1948.

 

  • Terpecah belahnya bangsa Indonesia

Contoh beda dari akibat perjanjian Renville untuk Indonesia ialah terpecah belahnya bangsa Indonesia. Pencaplokan distrik Indonesia oleh belanda menciptakan wilayah Indonesia semakin kecil dan malah menguntungkan pihak Belanda. Dengan evolusi wilayah dan peralihan format pemerintahan, Belanda menyusun negara persemakmuran yang malah lebih laksana negara boneka Belanda yang terdapat di Indonesia. negara- negara itu tergabung dalam BFO atau Bijeenkomst voor Federaal Overlag. Beberapa anggota perserikatan itu antara beda Negara Madura, Negara Borneo Barat, Negara Sumatera Timur, dan Negara Jawa Timur. Negara – negara tersebut pun lebih memihak hal Belanda daripada Indonesia.

Tujuan Perjanjian Renville di Indonesia

Pada awalnya, perjanjian Renville yang melibatkan pihak Indonesia dan Belanda diselenggarakan dengan sejumlah tujuan yang bakal dicapai. destinasi perjanjian Renville di Indonesia bertolak belakang dengan destinasi perjanjian Linggarjati yang bertujuan guna memberi pernyataan secara hukum atau secara de facto pada kebebasan Indonesia yang sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Beberapa destinasi perjanjian Renville di Indonesia antara lain:

 

  • Menunjukkan pada dunia bahwa Republik Indonesia ialah sebuah negara kecil di distrik Indonesia

Bagi Belanda, destinasi perjanjian Renville di Indonesia yang sangat utama ialah untuk mengindikasikan pada dunia Internasional bahwa Republik Indonesia hanyalah suatu negara kecil yang berada di distrik Indonesia. Wilayah Indonesia sendiri masih dibawah pengaruh kolonialisme Belanda. Belanda hendak Indonesia merubah format negara kesatuan menjadi Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia sebagai di antara bagian dari Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari negara – negara bentukan Belanda. Hal ini mengindikasikan bahwa kebebasan Indonesia tidak berarti bahwa pemerintahan Indonesia dapat lepas dari genggaman kolonialisme Belanda. Belanda masih tetap menempatkan Indonesia dibawah pemerintahannya. Walaupun pada tadinya Indonesia setuju bakal pembentukan RIS, Indonesia merasakan pembubaran RIS.Di samping itu, pasca Agresi Militer Belanda I, Belanda sudah menduduki sejumlah wilayah yang pada akhirnya dianggap oleh Belanda. Belanda pun menetapkan batas yang jelas antara distrik Indonesia dan distrik Belanda dengan garis Van Mook. Nama Van Mook dipungut dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat ketika itu, Hubertus Van Mook. Garis tersebut pun disebut dengan garis kedudukan quo yang adalahbatas yang dikelilingi distrik tanah tak bertuan yang memberi batas wilayah Indonesia dengan Belanda. Garis Van Mook ini menciptakan wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit.

 

  • Mendirikan negara persemakmuran di Indonesia

Dengan adanya perjanjian Renville, Belanda dalam tahapan nyata guna memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Belanda bakal mengakui kedaulatan negara Indonesia melulu jika Indonesia menjadi suatu negara persemakmuran Belanda yang pada tadinya disebut dengan uni Indonesia – Belanda. Oleh sebab itu, meskipun Indonesia sudah mendapat kemerdekaannya, Belanda tetap dapat memegang kontrol terhadap negara persemakmuran yang terdapat di distrik Indonesia.Di samping itu, Belanda pun mendirikan negara – negara boneka dari hasil pendudukan Belanda di Agresi Militer Belanda I yang tidak tergolong dalam distrik Republik Indonesia. sejumlah negara yang didirikan oleh Belanda itu tergabung dalam BFO atau Bijeenkomst voor Federaal Overlag. Beberapa anggota perserikatan itu antara beda Negara Madura, Negara Borneo Barat, Negara Sumatera Timur, dan Negara Jawa Timur. Negara – negara tersebut pun lebih memihak hal Belanda daripada Indonesia. urusan ini pasti saja memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan memudahkan Belanda dalam menjalankan kontrol terhadap bangsa Indonesia.

 

  • Menghentikan pertikaian pasca perjanjian Linggarjati

Bagi Indonesia, di antara tujuan perjanjian Renville di Indonesia ialah untuk menuntaskan masalah – masalah yang ada sesudah batalnya perjanjian Linggarjati dan meletusnya Agresi Militer Belanda I. Tujuan ini pun yang melatarbelakangi Komisi Tiga Negara untuk melangsungkan perundingan yang melibatkan pihak Indonesia dan Belanda. Salah satu masalah yang timbul ialah perebutan dominasi atas sejumlah daerah di distrik Indonesia. sebagai contoh, dari hasil perjanjian Linggarjati, Indonesia sudah secara hukum dinyatakan mempunyai wilayah yang mencakup Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Akan tetapi, dalam agresi militer Belanda I, sejumlah bagian dari wilayah tersebut dikuasai Belanda dan dianggap menjadi distrik milik Belanda dimana Indonesia mesti unik pasukan militernya dari distrik – distrik tersebut. Wilayah – distrik tersebut mencakup Jawa Barat dan beberapa Sumatera.Dengan adanya perjanjian Renville, pemerintah Indonesia bercita-cita akan kejelasan kedudukan wilayah – distrik tersebut. Indonesia juga berjuang memenangkan wilayah itu menjadi distrik milik Republik Indonesia. bakal tetapi, dalam masa-masa perundingan yang paling alot, Indonesia tetap tidak dapat memenagkan distrik tersebut. Sampai pada kesudahannya perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, distrik republik Indonesia ditetapkan hanya mencakup ¾ distrik Pulau Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Hal ini pasti saja menjadi kerugian di pihak Indonesia.

 

  • Menghindari perang dan kerugian yang lebih besar

Tujuan perjanjian renville di Indonesia yang lain untuk pihak bangsa Indonesia sendiri ialah untuk menghindari meletusnya perang yang lebih banyak dari Agresi Militer Belanda I. agresi militer yang kesatu telah adalahkerugian besar untuk bangsa Indonesia. urusan ini sebab di samping Indonesia kehilangan pasukan dan merasakan kerugian negara, Indonesia pun kehilangan sejumlah wilayahnya yang potensial.

Sebelum dilakukan perundingan guna menghasilkan perjanjian Renville, Indonesia sudah menerima masukan mengenai usulan yang akan dikemukakan Belanda dalam perjanjian. pihak Indonesia yang waktu tersebut diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin pun telah merasa bilamana perjanjian ini bakal merugikan Indonesia. namun Indonesia tidak punya tidak sedikit pilihan karena andai perundingan tidak berlangsung, bisa jadi bahwa Belanda bakal kembali menyerang Indonesia bakal semakin besar. Oleh karena tersebut perwakilan Indonesia setuju untuk menyelenggarakan perundingan dengan tujuan hendak menghindari perang dan membetulkan situasi domestik Indonesia.

Share
WhatsApp chat