Peran Aktif Indonesia dalam Lembaga Internasional


Peran Aktif Indonesia dalam Lembaga Internasional -Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup
struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan
tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional
lainnya dan lembaga asing non-pemerintah dari negara lain di luar
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Indonesia sendiri merupakan bagian dari
masyarakat dunia, oleh karena itulah, Indonesia juga terlibat secara
aktif dalam lembaga-lembaga internasional. Dalam lembaga-lembaga
internasional, Indonesia menunjukkan peran aktifnya, diataranya;

1. Konferensi Asia Afrika (KAA)
Dengan alasan memiliki latar
belakang sejarah yang sama, yaitu sebagai bangsa yang pernah terjajah,
negara-negara di Asia dan Afrika memiliki gagasan untuk bersatu. Dalam Konferensi Pancanegara
di Kolombo yang diikuti Indonesia, Pakistan, Myanmar, India, dan Sri
Lanka pada tahun 1954, Mr. Ali Sastroamidjojo menyampaikan gagasan
tersebut. Gagasan ini pun mendapat sambutan baik.
Konferensi Asia Afrika pertama kali diselenggarakan pada tanggal
18–24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara.
Pembukaan konferensi dilakukan oleh Presiden Soekarno. Perdana Menteri
Ali Sastroamidjojo dipilih sebagai ketua sidang dan Roeslan Abdoelgani
dipilih sebagai sekjen. Sidang berlangsung selama satu minggu dan
menghasilkan sepuluh prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Isi Dasasila Bandung sebagai berikut:
  1. Menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan, serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB.
  2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
  3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil.
  4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan soal-soal dalam negeri negara lain.
  5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara mandiri atau kolektif.
  6. Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif
    untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar. b)
    Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
  7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan
    kekerasan terhadap integritas teritorial atau& kemerdekaan politik
    suatu negara.
  8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai,
    seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian hukum dan
    lain-lain, dengan cara damai.
  9. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
  10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.
Dasasila Bandung yang menghasilkan Spirit Bandung atau Semangat Bandung
berpengaruh besar terhadap Indonesia. Derajat bangsa Indonesia sebagai
negara muda naik karena kemampuannya menyelenggarakan konferensi tingkat
internasional. Dalam KAA Indonesia bertindak sebagai pemrakarsa
sekaligus penyelenggara. Selain itu, beberapa jabatan vital dalam KAA
dipegang oleh putraputra bangsa. Misalnya, Perdana Menteri Ali
Sastroamidjojo dipilih sebagai ketua sidang dan Roeslan Abdoelgani
sebagai sekjen KAA.

 

Setelah berakhirnya Konferensi Asia Afrika yang pertama, beberapa negara
di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai
kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara berdaulat penuh. KAA
berpengaruh besar terhadap dunia internasional, bahkan turut mendukung
lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok. Pada tahun 1965 akan
diselenggarakan KAA II di Algiers, Aljazair. Rencana tersebut gagal
akibat konflik politik di Aljazair. Indonesia sangat kecewa atas
kegagalan penyelenggaraan KAA II. Sebagai usaha mengobati rasa
kekecewaan tersebut, Indonesia menyelenggarakan peringatan sepuluh tahun
KAA I yang diberi nama Dasawarsa KAA. Peringatan tersebut
diselenggarakan di Jakarta dan dimeriahkan dengan pergelaran budaya
Asia-Afrika. Tujuannya agar Spirit Bandung sebagai hasil KAA I tidak
lekas pudar sehingga rasa solidaritas negara-negara Asia-Afrika terus
terpelihara.
2. Gerakan Non-Blok (GNB)
Gerakan Non-Blok muncul setelah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika
di Bandung pada tahun 1955. Dalam Dasasila Bandung dikemukakan tentang
kemerdekaan, hidup berdampingan secara damai, serta kerja sama
internasional untuk keuntungan bersama dan perdamaian. Berdasarkan hasil
Konferensi Asia Afrika tersebut, lahirlah organisasi Gerakan Non-Blok
pada tanggal 1 September 1962. Gerakan Non-Blok diprakarsai oleh
pemimpin-pemimpin negara merdeka, yaitu;
  1. Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir),
  2. Presiden Kwame Nkrumah (Ghana),
  3. Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia),
  4. Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India), dan
  5. Presiden Ir. Soekarno (Indonesia).

Tujuan Gerakan Non-Blok dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Caranya
    dengan membantu perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai
    persamaan, kemerdekaan, dan kemakmuran.
  2. Turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam perang dingin.
  3. Membendung pengaruh negatif baik dari Blok Barat maupun Blok Timur ke negara-negara anggota Gerakan Non-Blok.
Dengan menganut paham politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia
berusaha menunjukkan peran serta dalam organisasi Gerakan Non-Blok. Peran serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok sebagai berikut:
  • Sebagai salah satu negara pemrakarsa.
  • Sebagai salah satu negara pengundang pada Konferensi Tingkat Tinggi GNB yang pertama.
  • Pernah menjadi ketua GNB pada tahun 1992–1995. Pada saat itu
    Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT X GNB di Jakarta. Peserta
    yang menghadiri KTT X berjumlah 106 negara.
  • Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan
    perdamaian dunia, memperjuangkan HAM, dan tata ekonomi dunia yang
    berdasarkan pada asas keadilan. Indonesia memandang GNB sebagai wadah
    yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan
    cita-citanya. Sikap ini secara konsekuen diaktualisasikan Indonesia
    dalam kiprahnya di GNB.
3. Association of South East Asian Nations (ASEAN)
Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah;
  1. Adam Malik (Menteri Luar Negeri Indonesia),
  2. S. Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura),
  3. Tun Abdul Razak (Pejabat Perdana Menteri Malaysia),
  4. Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand), dan
  5. Narcisco Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina).
Pada tanggal 8 Januari 1984 Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota
ASEAN. Vietnam menjadi anggota ketujuh ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995.
Dua tahun kemudian, pada tanggal 23 Juli 1997 Laos dan Myanmar menjadi
anggota ASEAN, disusul Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Negara baru,
Timor Leste, yang dahulu merupakan sebuah provinsi di Indonesia hanya
mendapatkan status pemerhati (observer) dalam ASEAN.
ASEAN memiliki beberapa tujuan antara lain:
  1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan bangsa Asia Tenggara;
  2. Meningkatkan stabilitas dan keamanan regional dan mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB; serta
  3. Memelihara kerja sama bidang organisasi regional maupun internasional.
Indonesia berkeyakinan bahwa Asia Tenggara bisa berkembang menjadi
kekuatan regional yang mandiri dan kuat. Peran Indonesia dalam ASEAN
sebagai berikut:
  • Sebagai negara pemrakarsa berdirinya ASEAN.
  • Sebagai penyelenggara KTT I dan IX yaitu di Bali.
  • Sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap, yaitu di Jakarta.
  • Turut menyelesaikan pertikaian antarbangsa atau negara.
  • Mendukung kesepakatan bahwa Asia sebagai kawasan yang bebas, damai, netral, atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN).
  • Menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM) untuk meredakan konflik di wilayah Kamboja.
4. Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)
APEC merupakan
kerja sama antarnegara di kawasan Asia Pasifik. Kerja sama APEC memiliki
cakupan luas karena diikuti negara-negara maju dan berkembang. APEC
berdiri pada bulan November 1989 di Canberra, Australia yang diprakarsai
Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Ada dua belas negara pendiri
APEC, yaitu;
  1. Indonesia,
  2. Singapura,
  3. Malaysia,
  4. Thailand,
  5. Filipina,
  6. Brunei Darussalam,
  7. Jepang,
  8. Republik Korea,
  9. Australia,
  10. Selandia Baru,
  11. Kanada, dan
  12. Amerika Serikat.
Pada tahun 1991 APEC menerima anggota baru, yaitu Cina dan Hong Kong.
Pada tahun 1993 APEC menerima Meksiko dan Papua New Guenia. Pada tahun
1994 APEC menerima Cile dan pada tahun 1998 menerima Peru, Rusia, serta
Vietnam sebagai anggota baru.
Pada awal berdirinya, APEC bersifat nonkelembagaan karena
negara-negara Asia Tenggara memiliki organisasi regional sendiri, yaitu
ASEAN. Negara anggota ASEAN menghendaki APEC sebagai forum komunikasi
dan konsultasi. Dalam perkembangannya, Amerika Serikat dan Australia
menginginkan APEC bersikap aktif. Negara-negara anggota APEC menyepakati
keinginan tersebut. Hal ini diwujudkan pada tahun 1992 dalam pertemuan
APEC ke-4 di Thailand. Pertemuan ini menetapkan pembentukan sekretariat
tetap APEC berkedudukan di Singapura. APEC muncul sebagai organisasi
bersama dengan tujuan& antara lain:
  1. Menjadi tempat usaha negara maju untuk membantu negara yang sedang berkembang;
  2. Meningkatkan perdagangan dan investasi antaranggota;
  3. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah; serta
  4. Mengurangi atau mengatasi sengketa ekonomi perdagangan.
Indonesia ikut menikmati hasil nyata dari forum kerja sama ekonomi
tersebut. Negara anggota APEC merupakan mitra dagang utama bagi
Indonesia. Jumlah impor Indonesia sebesar 63,6% dari total impor
Indonesia. Jumlah ekspor Indonesia mencapai 61% dari total ekspor
Indonesia. Selain itu, 50% sumber investasi asing langsung berasal dari
kerja sama Indonesia dengan negara anggota-anggota APEC.Negara
tempat penyelenggaraan pertemuan APEC menjadi ketua APEC. Indonesia
menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin APEC pada tanggal 5 November 1994,
di Bogor. Pada saat yang sama Indonesia menjadi ketua Gerakan Non-Blok.
Hal ini membuktikan Indonesia berperan penting dalam
organisasi-organisasi regional dan internasional. Peran Indonesia dalam
APEC antara lain:

  1. Ikut mewujudkan ketertiban dunia melalui forum konsultasi APEC yang jujur, adil, dan bebas; serta
  2. Saling membantu tanpa membedakan tingkat kemajuan bangsa.
5. Perserikatan Bangsa-Bangsa
 
Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan sebuah organisasi internasional yang
anggotanya negara-negara di dunia. PBB dibentuk untuk memfasilitasi
hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan
perlindungan sosial. PBB didirikan di San Francisco pada tanggal 24
Oktober 1945. Pendirian PBB dilakukan setelah Konferensi Dumbarton Oaks
di Washington. Sidang umum PBB pertama berlangsung pada tanggal 10
Januari 1946 di Church House, London. Sidang ini dihadiri wakil dari 51
negara. Pada tahun 1919–1946 terdapat sebuah organisasi yang mirip PBB.
Organisasi ini bernama Liga Bangsa-Bangsa dan dianggap sebagai pendahulu
PBB. Sejak berdiri pada tahun 1945–2007 jumlah anggota PBB mencapai 192
negara. Sekretaris Jenderal PBB sekarang bernama Ban Ki-Moon, berasal
dari Korea Selatan. Ia menjabat sebagai sekretaris jenderal PBB sejak
tanggal 1 Januari 2007. PBB memiliki enam organ utama sebagai berikut:
1) Sidang Umum PBB.
2) Dewan Keamanan PBB.
3) Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.
4) Dewan Perwalian PBB.
5) Sekretariat PBB.
6) Mahkamah Internasional.Indonesia
memiliki peran besar dalam PBB. Indonesia terdaftar dalam beberapa
lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan
Sosial), ILO (Organisasi Buruh Internasional), maupun FAO (Organisasi
Pangan dan Pertanian). Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan
perdamaian PBB. Dalam hal ini Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda untuk
mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami
konflik. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan
PBB untuk masa bakti 2007–2009. Proses pemilihan dilakukan Majelis Umum
PBB melalui pemungutan suara. Pada proses pemungutan suara, Indonesia
memperoleh 158 suara dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang
memiliki hak pilih. Pemilihan ini merupakan kali ketiga Indonesia
menjadi anggota Dewan Keamanan PBB setelah periode 1974–1975 dan
1995–1996.

Advertsiment


Semoga bermanfaat…

Advertsiment
Peran Aktif Indonesia dalam Lembaga Internasional | jati | 4.5