Sejarah dan Isi Perjanjian Roem Royen TERLENGKAP


Sejarah dan Isi Perjanjian Roem Royen TERLENGKAP – Akhirnya titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara
pihak Indonesia-Belanda terlihat. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia
untuk maju ke meja perundingan. Keberhasilan membawa masalah Indonesia-Belanda
ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif komisi PBB untuk Indonesia. Pada
tanggal April 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan
Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika serikat. Delegasi Republik Indonesia
dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem.

Dalam perundingan Roem Royen, pihak Republik Indonesia
tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke
Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya,
pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia.
Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak
Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah
pihak untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949
dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. Pernyataan pemerintah Republik
Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Mohammad Roem yang berisi
antara lain sebagai berikut.

  1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
  2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hai mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban.
  3. Belanda turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat.

Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van
Royen, yang berisi antara lain sebagai berikut.

 

  1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia
    harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang
    meliputi Karesidenan Yogyakarta.
  2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin
    Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19
    Desember 1948.
  3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indo-nesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
  4. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.
Dampak Perjanjian Roem RoyenDengan tercapainya kesepakatan dalam Perjanjian
Roem-Royen maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra
memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintahan
di Yogyakarta dari tangan Belanda. Sementara itu, pihak TNI dengan penuh
kecurigaan menyambut hasil persetujuan itu. Namun, Panglima Besar Jenderal
Sudirman memperingatkan seluruh komando di bawahnya agar tidak memikirkan
masalah-masalah perundingan.

Untuk mempertegas amanat Jenderal Sudirman itu,
Panglima Tentara dan Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution memerintahkan agar
para komandan lapangan dapat membedakan gencatan senjata untuk kepentingan
politik atau kepentingan militer. Pada umumnya kalangan TNI tidak mempercayai
sepenuhnya hasil-hasil perundingan, karena selalu merugikan perjuangan bangsa
Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga antara
Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda di
bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Christchley. Perundingan itu
menghasilkan tiga keputusan, yaitu sebagai berikut.

  1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1949.
  2. Perintah penghentian perang gerilya akan diberikan setelah
    pemerintahan Republik Indonesia berada di Yogyakarta pada tanggal 1 Juli
    1949.
  3. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan dilaksanakan di Den Haag.

Pasca Perjanjian Roem Royen

Setelah tercapainya perundingan Roem Royen, pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah Republik Indonesia
secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, disusul dengan kedatangan para
pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya. Panglima Besar Jenderal
Sudirman tiba kembali di Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan
Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949
diselenggarakan siding cabinet. Dalam siding tersebut Syafruddin Prawiranegara
mengembalikan mandate kepada wakil presiden Moh Hatta. Dalam siding tersebut
juga diputuskan Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi menteri
pertahanan merangkap koordinator keamanan.


Sejarah dan Isi Perjanjian Roem Royen TERLENGKAP | jati | 4.5