Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, namun Belanda terus berusaha untuk mengendalikan Indonesia dan mengembalikan kekuasaannya. Konflik antara Indonesia dan Belanda semakin memanas, mendorong Inggris, yang merasa bertanggung jawab atas kehadiran Belanda di Indonesia, untuk mencari solusi mengakhiri ketegangan tersebut.

Lord Killearn, duta istimewa Inggris di Asia Tenggara, menghadap Presiden Soekarno di Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 1946, menawarkan diri sebagai perantara dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda. Sebelum Perundingan Linggarjati dimulai pada tanggal 1 November 1946, Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Kepala Staf Letjen Urip Sumoharjo di Jakarta menandatangani gencatan senjata pada tanggal 4 November 1946.

Pada saat itu, pemerintah Belanda mengakui melalui nota kepada Staten General bahwa Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno adalah suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal.

Latar Belakang perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati menjadi salah satu tonggak penting dalam hubungan antara Indonesia dan Belanda pasca-kemerdekaan. Latar belakang perjanjian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Proklamasi Kemerdekaan Indonesia: Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan berusaha mengembalikan kekuasaannya di wilayah tersebut.
• Situasi Konflik: Pasca-Proklamasi, terjadi konflik antara Indonesia dan Belanda yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I (1947-1949). Belanda berupaya memulihkan kendali kolonialnya di Indonesia, sementara Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya.
• Peran Inggris: Inggris merasa bertanggung jawab atas masuknya Belanda ke Indonesia dan mencari solusi untuk mengakhiri konflik tersebut. Lord Killearn, duta istimewa Inggris di Asia Tenggara, menawarkan diri sebagai perantara dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda.
• Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Gencatan Senjata: Sebelum Perundingan Linggarjati dimulai pada 1 November 1946, Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Kepala Staf Letjen Urip Sumoharjo di Jakarta menandatangani gencatan senjata pada 4 November 1946. Ini menciptakan suasana damai sementara sebagai prasyarat untuk perundingan lebih lanjut.
• Tujuan Perundingan Linggarjati: Perundingan Linggarjati bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara Indonesia dan Belanda mengenai struktur hubungan antar kedua negara. Poin-poin utama dalam perundingan ini melibatkan pengakuan kedaulatan Indonesia dan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai bentuk negara federal.

Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, dan meskipun berhasil mencapai sejumlah kesepakatan, tetapi seiring berjalannya waktu, pelaksanaannya menghadapi tantangan dan ketegangan yang berlanjut hingga Perjanjian Renville pada tahun 1948 dan kemudian peristiwa Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948-1949.

Tujuan Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati, yang berlangsung pada tahun 1947, bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara Indonesia dan Belanda mengenai hubungan kedua negara setelah kemerdekaan Indonesia. Beberapa tujuan utama dari perundingan ini meliputi:

• Pengakuan Kedaulatan Indonesia: Salah satu tujuan utama perundingan ini adalah untuk mencapai pengakuan resmi dari pihak Belanda terhadap kedaulatan Indonesia. Indonesia berupaya mendapatkan pengakuan internasional atas status negaranya yang merdeka.
• Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS): Perundingan ini bertujuan untuk membahas struktur politik Indonesia pasca-kemerdekaan. Salah satu hasilnya adalah kesepakatan untuk membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai bentuk negara federal, yang terdiri dari negara-negara bagian yang lebih otonom di bawah payung kesatuan.
• Penentuan Wilayah: Perjanjian Linggarjati juga mencakup pembicaraan mengenai penentuan wilayah atau batas-batas geografis antara Indonesia dan Belanda. Poin ini mencoba mengatasi ketidakpastian terkait batas wilayah antar kedua negara.
• Kerjasama Ekonomi dan Keamanan: Selain aspek politik, perundingan ini juga membahas kerjasama ekonomi dan keamanan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini termasuk keterlibatan ekonomi Belanda di Indonesia dan kerjasama dalam bidang keamanan untuk menciptakan stabilitas di kawasan tersebut.
• Menciptakan Landasan Perdamaian: Perundingan Linggarjati diharapkan menciptakan landasan perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Setelah konflik yang terjadi pasca-Proklamasi Kemerdekaan, perjanjian ini dimaksudkan untuk membawa kedua belah pihak ke meja perundingan dengan harapan mengakhiri pertikaian dan menciptakan kondisi damai.

Perjanjian Linggarjati pada akhirnya ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, mencerminkan sejumlah kesepakatan, meskipun pelaksanaannya kemudian menghadapi berbagai tantangan dan ketegangan di masa mendatang.

Proses Jalannya Perundingan Linggarjati

• Duta istimewa Inggris di Asia Tenggara, yaitu Lord Killearn, datang menghadap Presiden Soekarno di Yogyakarta pada 26 Agustus 1946 dan menyodorkan diri untuk menjadi perantara dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda.
• Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober 1946 dimana dalam hal ini Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Letjen Urip Sumoharjo datang ke Jakarta untuk menandatangani aksi gencatan senjata.
• Selanjutnya pada 4 November 1946, pemerintah Belanda menyampaikan notanya kepada Staten General, bahwa Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Soekarno adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri.
• Akhirnya pada 11 November 1946, diadakanlah sebuah perundingan di Linggarjati, Jawa Barat antara pihak Indonesia dan Belanda yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook.
• Hasil perundingan ini kemudian ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947.

Isi Perundingan Linggarjati

Walaupun begitu, Perundingan Linggarjati berlangsung juga pada tanggal 15 November 1946. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn. Sebagai penengah adalah Lord Killearn dari Inggris. Isi Perundingan Linggarjati yaitu:

1. Pengakuan status de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera oleh Belanda.
2. Pembentukan negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat (RIS).
3. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara.
4. Pembentukan RIS dan Uni Indonesia-Belanda sebelum 1 Januari 1949

Wilayah RIS dalam kesepakatan tersebut mencakup daerah bekas Hindia Belanda yang terdiri atas: Republik Indonesia, Kalimantan, dan Timur Besar. Persetujuan tersebut dilaksanakan pada 15 November 1946 dan baru memperoleh ratifikasi dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 25 Februari 1947 yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Negara, Jakarta.

Hasil Perjanjian Linggarjati memiliki kelemahan dan keuntungan bagi Indonesia. Kelemahannya, bila ditinjau dari segi wilayah kekuasaan, daerah RI menjadi sempit. Tetapi bila ditinjau dari segi keuntungannya, kedudukan Indonesia di mata internasional semakin kuat karena banyak negara seperti Inggris, Amerika, dan negara-negara Arab mengakui kedaulatan negara RI. Hal ini tidak terlepas dari peran politik diplomasi Indonesia yang dilakukan oleh Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Sujatmoko, dan Dr. Sumitro Joyohadikusumo dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dampak Perundingan Linggarjati terhadap Indonesia dan Belanda

Hasil perundingan ini tetap memberikan peluang untuk Belanda membina kedaulatannya di Indonesia. Pada dasarnya pihak Belanda darurat untuk mengakui kedaulatan distrik Indonesia. Namun hasil yang paling dikenang dari perundingan ini ialah adanya pernyataan de facto dari Belanda. Bukan melulu Belanda, perundingan linggarjati juga dominan  terhadap negara asing lainnya yang berangsur-angsur mengakui dominasi RI.

Kesepakatan pemberntukan RIS yang menciptakan Indonesia jharus menjadi unsur persemakmuran kerajaan Belanda, tetap menyerahkan angin segar untuk Indonesia yang mengharapkan kedaulatan. Perundingan LInggarjati ini menciptakan Indonesia terhindar dari banyaknya korban jiwa yang jatuh andai dibanding dengan mengerjakan peperangan.

Dampak negatif dari perundingan ini yakni terjadinya gejolak dalam tubuh pemerintahan Indonesia. KNIP tidak secepatnya mengabsahkan perundingan linggarjati ini karena dirasakan terlalu menguntungkan pihak Belanda. Beberapa partai laksana Masyumi, PNI, dan pengekor Tan Malaka begitu keras membangkang perjanjian Linggarjati. Walaupun, pada kesudahannya KNIP mengabsahkan perjanjian linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 sesudah Hatta menakut-nakuti Soekarno dan ia bakal mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia.

Dampak yang lebih terasa lagi, adanya Agresi Militer Belanda I terhadap Indonesia. Hal ini disebabkan karena Belanda mengganggap Indonesia tidak patuh terhadap perjanjian Linggarjati. Dikarenakan Indonesia menyelenggarakan hubungan diplomatic dengan negara lain, padahal tersebut bukan wewenangnya. Pada tanggal 20 Juli 1947 Belanda mengaku tidak terbelenggu lagi dengan perjanjian LInggarjati. Agresipun dilaksanakan keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 1947 dimana Belanda melancarkan serangan ke wilayah Jawa dan Sumatera.

Tokoh Peserta Perundingan linggarjati dan peran nya

Perundingan Linggarjati melibatkan beberapa tokoh dari pihak Indonesia dan Belanda. Berikut adalah beberapa tokoh peserta perundingan dan peran masing-masing:

Pihak Indonesia:

1.Soetan Sjahrir:

• Peran: Sebagai Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Soetan Sjahrir memainkan peran kunci dalam perundingan ini. Ia berusaha mencapai kesepakatan yang mengakui kedaulatan Indonesia dan membahas struktur politik pasca-kemerdekaan.

2.Mohammad Roem:

• Peran: Mohammad Roem adalah seorang diplomat Indonesia yang memainkan peran penting dalam perundingan. Ia terlibat aktif dalam membahas masalah-masalah terkait kedaulatan dan hubungan antara Indonesia dan Belanda.

3.Wahid Hasyim:

• Peran: Wahid Hasyim, yang merupakan Menteri Agama Indonesia saat itu, juga terlibat dalam perundingan dan membahas aspek-aspek tertentu, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan struktur negara dan hubungan bilateral.

Pihak Belanda:

1.Max van Poll:

• Peran: Max van Poll adalah seorang diplomat Belanda yang menjabat sebagai Kepala Delegasi Belanda dalam perundingan Linggarjati. Tugasnya adalah mewakili pihak Belanda dan mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

2.Hubertus Johannes van Mook:

• Peran: Van Mook adalah seorang tokoh pemerintahan Belanda yang memainkan peran penting dalam hubungan dengan Hindia Belanda. Sebagai wakil pemerintah Belanda, ia terlibat dalam membahas masalah politik dan ekonomi terkait perundingan Linggarjati.

3.Beb Bakhuys:

• Peran: Beb Bakhuys adalah seorang ahli hukum yang menjadi penasehat hukum untuk pihak Belanda dalam perundingan ini. Perannya adalah memberikan pandangan hukum dalam merumuskan isi perjanjian.

Perundingan Linggarjati berhasil mencapai sejumlah kesepakatan, meskipun implementasinya nantinya menimbulkan konflik dan ketegangan. Peran tokoh-tokoh tersebut mencerminkan upaya untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan membawa dampak pada dinamika hubungan antara Indonesia dan Belanda pasca-kemerdekaan.