Pengertian Contoh Tujuan Asas Desentralisasi Ciri Kelebihan Kekurangan

Posted on

Pengertian Contoh Tujuan Asas Desentralisasi Ciri Kelebihan Kekurangan – Negeri Indonesia merupakan negeri republik yang mempunyai lembaga dalam melakukan peraturan perundangan. Pemerintah memakai asas sentralisasi, desentralisasi, serta dekonsentrasi dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Selaku masyarakat negeri yang baik, kita wajib mengenali apa saja perbandingan desentralisasi serta dekonsentrasi.

Negeri yang maju merupakan negeri dengan sistem pemerintahan yang baik. Di Indonesia sendiri terdapat 2 sistem pemerintahan ialah pemerintah pusat serta wilayah. Kedua pemerintahan tersebut silih berhubungan erat.

Pemerintah pusat mempunyai tugas menetapkan peraturan cocok undang- undang yang berlaku, sebaliknya pemerintah wilayah bertugas mengendalikan sendiri daerahnya dengan menganut ketentuan yang terdapat.

Desentralisasi ialah satu sebutan yang secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata de berarti lepas serta centrun berarti pusat, sehingga desentralisasi dapat pula diucap dengan membebaskan diri dari pusat.

Tetapi, bukan berarti wilayah bisa berdiri sendiri serta membebaskan diri dari jalinan negeri. Dari sudut pandang ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah- daerah buat mengurusi rumah tangganya sendiri.

Kebijakan desentralisasi tercatat hadapi sejarah panjang di Indonesia. Semenjak 1903, Pemerintah Kolonial Belanda sudah menghasilkan Desentralistie wet yang jadi bawah hukum awal terdapatnya kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan ini tidak lain tujuan utamanya merupakan buat tingkatkan kesejahteraan ataupun pengentasan kemiskinan di wilayah. Tidak cuma itu, masih terdapat banyak tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia ini. Berikut data lebih lanjut menimpa makna desentralisasi bagi para pakar yang sudah dirangkum.

Arti Desentralisasi Menurut Para Ahli

  • Undang-Undang No. 5 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

  • Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014, pengertian desentralisasi adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

  • Patrick Sills

Menurut Patrick Sills, pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif atau administratif.

  • Prof. Dr. J. Salusu

Menurut Prof. Dr. J. Salusu, M. A, pengertian desentralisasi adalah kewenangan yang relatif besar, terutama dalam membuat berbagai keputusan penting, yang didelegasikan dari organisasi ke tingkat bawah secara luas melalui mata rantai komando.

  • Henry Maddick (1963)

Menurut Henry Maddick, pengertian desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom.

  • Jha S.N dan Mathur P.C

Menurut Jha S.N dan Mathur P.C, pengertian desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat dengan cara dekonsentrasi pendelegasian kantor wilayah atau dengan devolusi kepada pejabat daerah atau badan-badan daerah.

  • Koesoemahatmadja, R. D. H. (Raden Djenal Hoesen)

Menurut Koesoemahatmadja, R. D. H. , ada dua bentuk desentralisasi, yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan atau desentralisasi politik.

  • Irawan Soejipto

Menurut Irawan Soejipto, pengertian desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

  • Rondinelli & Cheema (1983)

Menurut Rondinelli & Cheema, pengertian desentralisasi adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas administrative dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit-unit administratif lokal, organisasi semi otonom dan organisasi parastatal, pemerintahan lokal, atau organisasi non pemerintah.

  • Litvack & Seddon (1999)

Menurut Litvack & Seddon, transfer of authority and responsibility for public function from central to sub-ordinate or quasi-independent government organization or the private sector.

Baca :  Sistem Perpajakan Indonesia

Ciri-Ciri Desentralisasi

Menurut Smith (1985), ciri-ciri atau karakteristik desentralisasi, diantaranya yaitu:

  • Adanya pendelegasian/pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan fungsi tertentu dari pemerintahan.
  • Adanya wewenang pemerintah daerah untuk menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya.
  • Adanya kewenangan dalam menetapkan dan mengatur norma hukum yang berlaku secara umum dan juga yang sifatnya abstrak.
  • Penerima wewenang merupakan daerah otonom, dimana fungsi yang diserahkan bisa dirinci atau fungsi yang tersisa.
  • Adanya kewenangan untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan juga konkrit.
  • Daerah otonom berada di luar hirarki organisasi pemerintah pusat.
  • Menunjukkan pada pola hubungan antra organisasi.
  • Terciptanya political variety dan diversity of structur di dalam sistem politik.

Pengertian Desentralisasi

Secara etimologis, kata desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu “de” yang berarti “lepas”, dan “centerum” yang berarti pusat. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014, pengertian desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Sementara itu, menurut Redefining Diversity & Dynamics of Natural Resources Management in Asia, Volume 1, 2017, pengertian desentralisasi adalah penyerahan sebagian kekuasaan dan tanggung jawab manajemen dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemimpin daerah, atau lembaga masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Konsep desentralisasi telah diterapkan pada dinamika kelompok mulai dari bisnis, organisasi, ilmu politik, hukum dan administrasi publik, ekonomi, dan teknologi.

Penafsiran desentralisasi pemerintahan mempunyai aspek politik serta administratif. Desentralisasi ini bisa jadi bertabiat teritorial, memindahkan kekuasaan dari pusat kota ke wilayah lain, serta bisa jadi berperan memindahkan pengambilan keputusan dari administrator puncak cabang pemerintahan mana juga ke pejabat tingkatan yang lebih rendah. Oleh sebab itu, penafsiran desentralisasi dapat pula dimaknai selaku penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan( ataupun pusat kepada cabang serta sebagainya).

Tujuan Desentralisasi

Sistem desentralisasi diterapkan bukan tanpa maksud, melainkan ada tujuan yang ingin dicapai, berikut ini beberapa di antaranya:

  1. Perbaikan Sosial Ekonomi di Daerah

Tujuan desentralisasi yang pertama adalah untuk memperbaiki sosial ekonomi di daerah melalui penerapan berbagai program pemerintah.

  1. Mencegah Pemusatan Keuangan

Tujuan desentralisasi berikutnya adalah dapat mencegah pemusatan keuangan. Seperti yang banyak orang ketahui dengan adanya sistem desentralisasi maka pemerintah pusat melimpahkan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, maka penganggaran dan realisasi keuangan daerah dapat terlaksana untuk peningkatan kerja sama umum di daerah tersebut.

  1. Bentuk Demokrasi Pemerintah Daerah

Selain itu, tujuan desentralisasi selanjutnya adalah untuk membentuk demokrasi pemerintah daerah. Melalui penerapan sistem desentralisasi pemerintah berharap masyarakat juga turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

Jenis Desentralisasi

Setelah memahami pengertian desentralisasi, kamu juga perlu mengenali jenis-jenisnya. Berikut jenis desentralisasi dalam pemerintahan:

  • Desentralisasi politik

Desentralisasi politik bertujuan untuk memberi warga negara atau perwakilan terpilih mereka lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada warga negara, atau perwakilan mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan rencana.

  • Desentralisasi administrasi

Desentralisasi administratif melibatkan pendistribusian kembali wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan publik dari pemerintah pusat ke unit lokal instansi pemerintah, pemerintah daerah atau badan publik semi-otonom atau perusahaan.

  • Desentralisasi fiskal

Tanggung jawab keuangan adalah komponen inti dari desentralisasi. Jika pemerintah daerah dan organisasi swasta ingin menjalankan fungsi desentralisasi secara efektif, mereka harus memiliki tingkat pendapatan yang memadai baik yang diperoleh secara lokal atau ditransfer dari pemerintah pusat– serta kewenangan untuk membuat keputusan tentang pengeluaran.

  • Desentralisasi pasar
Baca :  3 Cara Membuat Magnet Digosok Induksi & Elektromagnetik Sederhana

Desentralisasi pasar melibatkan pengalihan tanggung jawab terhadap pasar dari publik ke sektor swasta termasuk bisnis dan organisasi non-pemerintah. Desentralisasi pasar mungkin melibatkan reformasi hukum konstitusional serta pengesahan undang-undang baru.

  • Desentralisasi lingkungan

Dengan desentralisasi, pemerintah bisa lebih mengontrol hutan, air, mineral, satwa liar dan sumber daya lain yang dimiliki. Pelimpahan kendali kepada pemerintah daerah atau lokal terbukti merupakan cara yang efektif untuk menangani masalah seperti penggunaan lahan ilegal, zonasi, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi.

Contoh Desentralisasi

Beberapa contoh desentralisasi dalam aspek kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut.

1.Desentralisasi Politik

Desentralisasi politik membutuhkan reformasi konstitusi atau Undang-Undang, pengembangan partai politik, pembentukan unit politik lokal, hingga dorongan dari kelompok kepentingan publik yang efektif.

Salah satu contoh nyata dari desentralisasi politik yaitu penyerahan beberapa tugas dari lembaga teratas ke lembaga di bawahnya, contohnya pemerintah daerah yang membantu tugas pemerintah pusat agar pekerjaan lebih efisien dengan cakupan yang lebih meluas.

2.Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu fungsi desentralisasi di bidang keuangan. Apabila pemerintah maupun perusahaan swasta ingin menjalankan fungsi desentralisasi secara efektif, maka mereka perlu memiliki wewenang yang cukup untuk pengambilan keputusan pengeluaran entitas bersangkutan. Salah satu contoh desentralisasi fiskal adalah pembagian kewenangan pemungutan pajak maupun belanja pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

3.Desentralisasi dalam Dunia Blockchain dan Kripto

Contoh desentralisasi terakhir yaitu ada pada dunia blockchain dan kripto. Beberapa kelebihan dari kripto yang bekerja di atas blockchain adalah memungkinkan transaksi tanpa perantara, relatif aman, dan transaksi yang lebih murah dan cepat.

Hal-Hal yang Membedakan Asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi

  1. Penyerahan Wewenang

Asas desentralisasi dalam penerapannya menyerahkan wewenang kepada pemerintah wilayah yang berasal dari pemerintah pusat yang bertabiat politik serta administrasi cocok asas otonomi. Sebaliknya asas dekonsentrasi menyerahkan wewenang ataupun kebijakan dari pemerintah pusat ke badan- badan lain yang bertabiat administrasi, contohnya dari pemerintah pusat kepada gubernur.

  1. Karakteristik Khas Dalam Penerapannya

Pada dasarnya kedua asas ini mempunyai identitas yang berbeda. Asas dekonsentrasi mempunyai identitas pemerintah wilayah yang diberi ataupun dilimpahi wewenang bertabiat mewakili sehingga tidak memegang tanggung jawab sendiri, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah wilayah bertabiat vertikal semacam dari presiden kepada gubernur( kepala wilayah tingkatan provinsi).

Sebaliknya pada asas desentralisasi memiliki identitas ialah penerima wewenang merupakan wilayah otonom, pemerintah wilayah memiliki hak buat menetapkan serta mengendalikan sendiri kebijakan daerahnya, dan pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah wilayah supaya bisa melaksanakan fungsi- fungsi tertentu dalam pemerintahan.

  1. Contoh Pelaksanaan

Perbandingan desentralisasi serta dekonsentrasi pula terletak pada penerapannya di pemerintahan. Contoh penerapan asas desentralisasi dalam pemerintahan ialah terdapatnya pilkada yang dicoba oleh pemerintah wilayah serta diseleksi oleh rakyat, ekspansi wilayah yang ialah pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah wilayah buat mengendalikan daerahnya sendiri.

Sedangkan itu, contoh penerapan asas dekonsentrasi ialah pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah wilayah ataupun gubernur buat melakukan ASIAN Permainan, terdapatnya pelayanan pajak di masing- masing wilayah cocok ketentuan yang berlaku, gubernur mempunyai peranan selaku wakil dari presiden di tingkatan provinsi.

  1. Kelebihan serta Kekurangan

Dalam pelaksanaannya, asas desentralisasi serta dekonsentrasi mempunyai sebagian kelebihan serta kekurangan tiap- tiap. Asas desentralisasi mempunyai kelebihan ialah pemerintah wilayah bisa membongkar permasalahan di daerahnya secara mandiri, membagikan kesempatan kepada pemerintah wilayah buat meningkatkan kemampuan wilayah secara optimal, serta kurangi bayaran birokrasi.

Tidak hanya itu, ada kekurangan asas desentralisasi salah satunya merupakan dapat merangsang terdapatnya eksploitasi kekayaan wilayah bila pemerintah wilayah tidak berjalan dengan baik, terdapatnya peraturan yang berbeda- beda di masing- masing wilayah yang mempengaruhi pada sistem otonomi wilayah, serta asas desentralisasi tidak hendak berjalan efisien bila pemerintah wilayah tidak kompeten.

Baca :  Pengertian Bidang Miring, Tujuan, Rumus Contoh Soal

Sebaliknya pada asas dekonsentrasi mempunyai kelebihan ialah pemerintah wilayah dapat menolong pemerintah pusat merumuskan perencanaan lewat data yang di informasikan dari pemerintah wilayah ke pemerintah pusat, bisa kurangi keluhan yang terdapat di masing- masing wilayah menimpa kebijakan dari pemerintah pusat.

Sama halnya dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi juga pula mempunyai sebagian kekurangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kelemahannya ialah terdapatnya bayaran yang lebih besar, penyeimbang kepentingan wilayah dapat tersendat, dan terdapatnya struktur pemerintahan wilayah yang lingkungan bisa membuat koordinasi terus menjadi susah serta tersendat.

Kelebihan Asas Desentralisasi dalam Pemerintahan

  • Lebih efisien. Kelebihan desentralisasi yang sangat utama merupakan tingkatkan daya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah. Dengan desentralisasi, penyelenggaraan pemerintah jadi lebih efisien sebab tidak butuh menunggu arahan langsung dari pusat. Pemerintah wilayah pastinya tidak lagi wajib menunggu terdapatnya intruksi dari pemerintah pusat buat menanggulangi permasalahan tertentu.
  • Meringankan pekerjaan pemerintah pusat. Dengan masing- masing wilayah melakukan aktivitas pemerintahannya sendiri, pekerjaan pemerintah pusat jadi lebih ringan. Desentralisasi ialah alternatif selaku upaya kurangi penimbunan pekerjaan yang dipunyai pemerintah pusat.
  • Birokrasi tidak sangat panjang. Dengan desentralisasi, proses birokrasi buat melaksanakan pemerintahan wilayah tidak sangat panjang. Memangkas tahapan- tahapan prosedural dalam birokrasi bisa membuat sistem pemerintahan lebih efektif. Birokrasi yang panjang serta berbelit kerapkali jadi tempat terbentuknya tindak pidana korupsi.
  • Lebih efektif bayaran. Salah satu kelebihan desentralisasi merupakan lebih efektif dalam segi bayaran. Tanpa terdapatnya birokrasi yang panjang serta wewenang pasar serta finansial ikut dipegang oleh pemerintah wilayah, pengeluaran wilayah jadi lebih terkendali. Pelayanan warga hendak jadi lebih kilat serta efektif.
  • Kemajuan wilayah terukur. Dengan desentralisasi, daerah- daerah yang tertinggal hendak lebih dicermati oleh pemerintah setempat. Pemerintah wilayah jadi lebih fokus membangun daerahnya. Pengembangan beserta perencanaan dari bermacam- macam lembaga pemerintahan hendak lebih terintegrasi.
  • Tingkatkan ikatan pusat serta wilayah. Walaupun desentralisasi membolehkan wilayah mengendalikan pemerintahannya sendiri, pemerintah pusat senantiasa turut andil dalam bermacam keputusan. Ini yang dapat membuat ikatan pusat serta wilayah hendak senantiasa terjalin dengan baik.

Kekurangan Asas Desentralisasi dalam Pemerintahan

  • Perbandingan kebijakan antar wilayah. Terdapatnya desentralisasi di masing- masing pemerintahan wilayah dapat menimbulkan perbandingan kebijakan antar wilayah. Pemerintah wilayah yang dapat membuat kebijakannya sendiri dapat membuat masing- masing wilayah mempunyai banyak perbandingan dalam sistem otonomi daerahnya.
  • Mendesak munculnya mengerti kedaerahan. Desentralisasi pula merangsang mengerti kedaerahan yang kokoh. Bila kelewatan, perilaku ini bisa merangsang perpecahan antar wilayah. Mengerti kedaerahan bisa jadi ancaman untuk keutuhan nasional.
  • Menggerogoti kedudukan pemerintah pusat. Berkurangnya kedudukan pemerintah pusat dapat menggerogoti keterlibatan pusat dalam daearah. Selaku pemegang arahan paling tinggi, pemerintah pusat senantiasa wajib mempunyai kedudukan utama dalam penyelenggaraan pemerintah wilayah.
  • Penyelenggaraan lebih lingkungan. Dengan desentralisasi, struktur dari pemerintahan jadi makin lingkungan. Kebijakan pemerintah wilayah dapat memerlukan waktu yang lebih lama buat memutuskan suatu masalah. Penyeimbang nasional dapat tersendat sebab beragamnya kepentingan pemerintah wilayah.
  • Rawan eksploitasi kekayaan wilayah. Desentralisasi pula dapat merangsang eksploitasi kekayaan wilayah. Dengan desentralisasi, pemerintah wilayah dapat leluasa memakai kekayaan daerahnya. Bila pemerintahan tidak berjalan dengan baik, ini dapat merangsang eksploitasi serta korupsi.
  • Tidak efisien bila pemerintah wilayah tidak kompeten. Desentralisasi wajib dilaksanakan oleh pemerintah wilayah yang betul- betul kompeten. Bila pemerintah tidak berjalan dengan baik, desentralisasi dapat menaikkan beban inefektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bagikan di Sosial Media

Leave a Reply