Sistem Perpajakan Indonesia

Sistem Perpajakan Indonesia – Sejak perubahan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan mula dimulainya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan ketentuan perpajakan yang diciptakan oleh kolonial Belanda (misalnya: ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), Indonesia sudah mengubah sistem pengambilan pajaknya pula dari sistem official-assessment menjadi sistem self-assessment yang masih diterapkan hingga dengan sekarang. Sistem Self-assessment adalahsistem pengambilan pajak yang menyerahkan kepercayaan untuk Wajib Pajak (WP) guna menghitung/memperhitungkan, membayar, dan mengadukan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Self Assesment System antara beda :
  • Wewenang untuk memutuskan besarnya pajak yang terutang terdapat pada WP sendiri
  • Wajib Pajak Aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan mengadukan sendiri pajak yang terutang
  • Fiskus tidak ikut campur dan melulu mengawasi

Sebaliknya pada sistem official-assessment besarnya pajak yang seharusnya terutang diputuskan sepenuhnya oleh Fiskus (aparat pajak). Kriteria dari Official Assesment system ialah :
  • Wewenang untuk memutuskan besarnya pajak yang terutang terdapat pada fiskus
  • Wajib Pajak mempunyai sifat pasif
  • Utang pajak timbul sesudah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Perbedaannya kedua sistem ini terletak pada pemegang tanggung jawab (siapa) yang memutuskan besarnya pajak yang seharusnya terutang. Jika dalam sistem official-assessment penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Fiskus, sampai-sampai segala resiko pajak yang bakal timbul menjadi tanggung jawab Fiskus, contohnya terlambat menunaikan atau melapor disebabkan keterlambatan Fiskus memutuskan besarnya jumlah pajak terutang Wajib Pajak yang mesti dibayar. Keterlambatan ini dapat saja disebabkan terbatasnya petugas pajak guna menghitung jumlah pajak yang mesti ditunaikan Wajib Pajak, yang nota bene tidak tidak banyak jumlahnya. Oleh sebab itu, pemerintah menyimpulkan untuk mengolah sistem pengambilan pajaknya menjadi sistem self-assessment dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak tersebut sendiri, sampai-sampai segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak tersebut sendiri pula. Di sini tampak adanya pergeseran tanggung jawab dari Fiskus untuk Wajib Pajak, yang tanpa disadari Wajib Pajak bahwa urusan ini bakal menjadi beban berat dalam mengemban kewajban perpajakannya. Fiskus dalam sistem self-assessment melulu bertugas memantau pelaksanaannya saja yakni dengan mengerjakan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. System self assessment yang sekarang dianut Indonesia memberikan kemerdekaan dan tanggung jawab yang besar untuk Wajib Pajak guna melaksanakan keharusan perpajakannya.
Hal ini bakal berhasil bilamana memenuhi sejumlah syarat yang diinginkan ada dalam diri Wajib Pajak yaitu:
  • Kesadaran Wajib Pajak (tax consciousness)
  • Kejujuran Wajib Pajak
  • Kemauan atau hasrat untuk menunaikan pajak (tax mindness)
  • Kedisiplinan Wajib Pajak (tax discipline) dalam mengemban peraturan perpajakan.

Dalam system ini ada pemberian keyakinan sepenuhnya untuk Wajib Pajak untuk mengerjakan self assessment menyerahkan konsekuaensi yang berat untuk Wajib Pajak, dengan kata lain jika Wajib Pajak tidak mengisi kewajiban-kewajiban Perpajakan yang dipikul kepadanya, sanksi yang dijatuhkan bakal lebih berat. Oleh karena tersebut system self assessment mengharuskan wajib pajak guna lebih menelaah peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku supaya Wajib Pajak bisa melaksanakan keharusan perpajakannya dengan baik.
Sistem ini pun dapat memberikan ongkos tambahan (dalam makna luas) untuk Wajib Pajak sebab Wajib Pajak bakal mengorbankan lebih tidak sedikit waktu dan usaha serta ongkos untuk menunaikan jasa konsultan pajak. Selain tersebut self assessment mengindikasikan proporsi yang lebih kecil dari yang telah diputuskan sebelumnya, sampai-sampai sesuai dengan fakta yang ada, jumlah pajak yang diperhitungkan akan menurun pula.
Di beda pihak system ini mempunyai sejumlah keunggulan yakni dapat menambah produktifitas dan murah. Pemerintah bukan lagi dibebankan keharusan administrasi menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk mengumumkan (sekaligus menyuruh pembayaran) jumlah tersebut untuk Wajib Pajak, sampai-sampai waktu, tenaga dan ongkos sehubungan dengan urusan itu dapat dihemat atau dipindahkan untuk melakukan kegiatan pemerintahan lainnya. Selain tersebut system self assessment bakal mendorong Wajib Pajak untuk mengetahui dengan baik atas system perpajakan yang berlaku terhadapnya.
Selama pengamalan sistem self-assessment dibuka sejak kesatu kali reformasi perpajakan dilaksanakan hingga ketika ini (1983-2009), telah empat kali UU KUP diolah yaitu tahun 1994, 1997, 2000 dan terakhir 2007. Perubahan yang dilaksanakan secara komprehensif ini membawa dampak untuk pelaksanaan keharusan perpajakan untuk Wajib Pajak, khususnya perubahan-perubahan yang bersangkutan dengan keharusan Wajib Pajak dalam menghitung/memperhitungkan, menunaikan dan mengadukan pajaknya. Sering kali mereka dihadapkan dengan keterbatasan informasi tentang perubahan tersebut sampai-sampai tidak tidak banyak yang kesudahannya mendapat teguran dari Dirjen Pajak (DJP) sebab tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada ketika itu. Dikarenakan Indonesia menganut sistem self-assessment, urusan ini memaksa Wajib Pajak untuk tidak jarang kali aktif menggali informasi-informasi perpajakan yang terbaru, khususnya yang sehubungan dengan pekerjaan usahanya. Namun, perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak cukup effektif andai tidak dibarengi dengan kepandaian DJP dalam mensosialisasikan masing-masing informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat. Hal ini patut diacuhkan karena tidak seluruh Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan tanpa adanya keterangan dari DJP, sampai-sampai dapat menangkal timbulnya kesalah-pahaman antara WP dengan Fiskus.
Di dalam mengemban sistem self-assessment, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti menyerahkan penyuluhan perpajakan (tax dissessmination), pelayanan perpajakan (tax service), dan pemantauan perpajakan (law enforcement). Hal itu harus dapat dilakukan secara optimal supaya tercipta kepatuhan sukarela (voluntary compliance) Wajib Pajak dalam memenuhi keharusan perpajakannya dan haknya di bidang perpajakan. Penyuluhan perpajakan perlu dilaksanakan untuk mmberikan penjelasan tentang tata teknik pelaksanaan sistem self-assessment ini, sebab tidak satu pasal juga dalam undang-undang perpajakan yang menyatakan apa yang dimaksud dengan sistem self-assessment kecuali di dalam keterangan atas undang-undang R.I No.6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi sebagai berikut:
Ciri dan corak tersendiri dari sistem pengambilan pajak itu adalah:
  • Bahwa pengambilan pajak adalahperwujudan dari pengabdian keharusan dan peran serta Wajib Pajak guna secara langsung dan bersama-sama melaksanakan keharusan perpajakan yang dibutuhkan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
  • Tanggung jawab atas keharusan pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan keharusan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam urusan ini aparat perpajakan cocok dengan kegunaannya berkewajiban mengerjakan pembinaan, penelitian, dan pemantauan terhadap pelaksanaan keharusan perpajakan Wajib Pajak menurut peraturan yang digariskan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan;
  • Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi keyakinan untuk dapat mengemban kegotongroyongan nasional melewati sistem menghitung, memperhitungkan, dan menunaikan sendiri pajak yang terutang (self-assessment), sehingga melewati sistem ini pengamalan administrasi perpajakan diinginkan dapat dilakukan dengan lebih rapi, terkendali, simpel dan gampang untuk dicerna oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Dari keterangan tersebut diinginkan Wajib Pajak lebih memahami keharusan perpajakannya,namun apakah sistem self-assessment tersebut sudah memenuhi keperluan Wajib Pajak dan Fiskus, dimana sistem itu harus bisa mengefisiensikan administrasi pajak yakni tidak menyulitkan pemerintah dalam mengambil pajak dan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan keharusan perpajakannya.
Berdasarkan keterangan dari Fritz Neumark, fasilitas dalam mengerjakan administrasi tercermin andai memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

  • The requirement of clarity, yakni dalam proses pengambilan pajak ada kejelasan, antara lain mencantol kejelasan tentang subjek, objek, tarif, kapan pajak mesti dibayar, di mana mesti dibayar, hak-hak WP, sanksi hukum untuk WP maupun untuk pejabat pajak (kursif-pen) dan sebagainya.
  • The requirement of continuity, yaitu mencantol perlunya kesinambungan kebijaksanaan, sebab peraturan perundang-undangan bisa jadi dapat berubah-ubah dan bervariasi, namun tetap dalam kerangka kepandaian umum perpajakan.
  • The requirement of economy, yakni menghendaki supaya organisasi dan administrasi pajak (fiskus) dilakukan seefisien mungkin, karena ongkos dan tenaga yang dikorbankan untuk pengambilan pajak mesti seimbang, dalam urusan efisiensi itu tidak saja dari segi fiskus, namun juga dari sisi WP.
  • The requirement of convinience, yakni menghendaki agar dalam melaksanakan keharusan perpajakan WP merasa senang, maksudnya tidak merasa tertekan, merasa dikejar atas keharusan membayar pajak. Misalnya, merasa senang sebab dapat mencicil hutang pajak atau merasa senang sebab tidak dipersulit dalam mendapat  kembali keunggulan membayar pajak.

Pelayanan di bidang perpajakan dilaksanakan untuk menyerahkan kenyamanan, ketenteraman dan kepastian untuk Wajib Pajak di dalam pemenuhan keharusan dan haknya di bidang perpajakan.
Sistem self assessment bertujuan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan pajak. Namun system ini pun membuka adanya bisa jadi penyimpangan dari Wajib Pajak guna tidak melaporkan keharusan perpajakannya dengan benar. Direktorat Jendral pajak sebagai instansi yang diberi wewenang guna menerapkan kepandaian dalam rangka memantau dan mengawal penerimaan pajak wajib guna melakukan sekian banyak  tindakan supaya system self assessment berlangsung dengan baik.
Dalam rangka pemantauan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan keharusan perpajakan menurut system self assessment, Dirjen Pajak mengerjakan dua faedah utama :

  • Fungsi pemeriksaaan (audit function) yang ditujukan untuk mengawasi dan memantau kepatuhan Wajib Pajak supaya melaksanakan keharusan perpajakan cocok dengan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  • Fungsi pengambilan atau penagihan (colection function) yang ditujukan unuk menganalisis dan menulis pembayaran pajak, menganalisis bahwa seluruh pelaporan Wajib Pajak telah dibuntuti dengan pelunasan pajak yang terutang, baik beberapa maupun borongan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Untuk meyakinkan sistem self-assessment dilakukan dengan baik, perlu dilaksanakan pengawasan (Law enforcement) dalam pelaksanaannya. Peran pemantauan ini dilaksanakan oleh Fiskus dalam format pemeriksaan (tax audit) dengan maksud menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan keharusan perpajakannya, lantas penyidikan pajak (tax investigation) dan terakhir berupa penagihan pajak (tax collection).
Pemeriksaan dalam kegunaannya adalahsalah satu perangkat yang dibutuhkan dalam mengemban manajemen perpajakan. Khususnya dalam self-assessment system ada peraturan bahwa pelaporan WP dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) mesti dirasakan benar, kecuali dapat diperlihatkan terjadinya kekeliruan . Pembuktian tersebut dilaksanakan melalui serangkaian pekerjaan penelitian dan pemeriksaan. Pada prinsipnya pengecekan merupakan pekerjaan mengumpulkan bukti/bahan-bahan guna dijadikan dasar mengeluarkan Surat Ketetapan dan destinasi lain yang sehubungan dengan administrasi pajak. Kecuali pengecekan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang bukan insidental.
Hampir serupa dengan tujuan pengecekan pajak, penyidikan pajak dilaksanakan sebagai di antara upaya DJP guna menindak WP yang telah mengerjakan tindakan pidana dalam bidang perpajakan. Berdasarkan keterangan dari undang-undang perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dilafalkan terjadinya perbuatan pidana dalam perpajakan bilamana WP mengerjakan hal-hal laksana alpa, sengaja, eksperimen dan duplikasi dalam melaksanakan keharusan perpajakannya. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu perbuatan penyidikan untuk menggali dan mengumpilkan bukti serta memperjelas tindak pidana pajak yang telah dilaksanakan WP.
Terakhir, penagihan pajak dilakukan bilamana ada selisih perhitungan pajak terutang dalam SPT yang diadukan oleh WP dengan perhitungan menurut keterangan dari Fiskus sampai-sampai timbul pajak terutang tidak cukup bayar. Oleh sebab itu, DJP akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) guna Wajib Pajak yang bersangkutan. Penagihan pajak juga dilaksanakan atas sanksi admnistrasi pajak berupa bunga dan denda yang timbul dampak kelalaian Wajib Pajak dalam melaksanakan keharusan perpajakannya, yang belum dilunasi Wajib Pajak yang bersangkutan.
Dalam praktiknya, sistem self-assessment ini masih terbentur dengan sejumlah kendala, diantaranya sebagai berikut:
  • Kepercayaan yang diserahkan oleh pemerintah untuk masyarakat guna menghitung/memperhitungkan, menunaikan dan mengadukan pajaknya sendiri masih diragukan kebenarannya,oleh karena tersebut dapat memunculkan terjadinya penyeludupan pajak sebab yang memahami kebenaran SPT yang diadukan WP melulu ia sendiri.
  • Masih banyaknya Wajib Pajak yang kendala untuk menghitung/memperhitungkan pajak yang terutang, sebab di dalam undang-undang tidak diterangkan secara terinci bagaimana menghitung pajak terutang untuk sekian banyak  jenis usaha, sehingga tidak sedikit perusahaan yang kesudahannya melakukan kekeliruan dalam menghitung pajak terutangnya. Lain halnya saat WP mesti mengerjakan rekonsiliasi laporan finansial komersial cocok dengan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi laporan finansial fiskal. Seperti yang dilaksanakan di Belanda, dimana laporan finansial fiskal adalahby product dari akuntansi komersial.
  • Kendala pun tidak terjadi di pihak WP, di pihak fiskus pun terjadi masalah yakni terbatasnya akses data Wajib Pajak yang dipunyai oleh pihak ketiga sampai-sampai mempersulit DJP guna mendeteksi kebenaran isi SPT yang diadukan WP. Sehingga pemantauan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Sejauh ini pengamalan sistem self-assessment masih dijaga sesuai dengan yang tercantum di dalam ketentuan perundang-undangan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007. Perubahan undang-undang yang terakhir ini telah lebih tidak sedikit menunjukkan perkembangannya cocok dengan keperluan masyarakat. Fasilitas pelayanan juga sudah dinaikkan dengan adanya modernisasi di kantor-kantor pelayanan pajak sampai-sampai lebih mempermudah akses WP untuk menggali informasi perpajakan terkini, dan WP yang memilki mobilitas tinggi.
Untuk menilai kinerja sistem pengambilan pajak ini, diperlukan sejumlah alat ukur, menurut keterangan dari penelitian Gunawan Setiyaji dan Hidayat Amir, diantaranya :
  • Penerimaan pajak
  • Tax ratio (tax coverage ratio dan tax buoyancy ratio)
  • Jumlah pertambahan Wajib Pajak
  • Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (voluntary compliance)

Dari hasil riset tersebut, pengarang menyimpulkan, bahwa kinerja sistem self-assessment anda tetap belum optimal. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu kepandaian yang dapat menambah potensi penerimaan pajak diantaranya yakni tax amnesty dan SIN (Single Identification Number) yang sedang dikembangkan oleh Dirjen Pajak. Pemberian tax amnesty baru terealisasi dalam format Sunset Policy (soft amnesty) yakni menghapuskan semua atau beberapa sanksi administrasi Wajib Pajak yang diberlakukan guna periode setahun (berakhir pada tanggal 31 Des 2008). Dirjen pajak pun telah mereformasi undang-undang Pajak Penghasilan yang diberlakukan mulai 1 Januari 2009, dimana tarif dasar penghitungan pajak melulu ada satu lapis (single rate tax) guna WP Badan dan PTKP lebih tinggi guna WP Orang Pribadi. Hal ini dilaksanakan untuk memudahkan Wajib Pajak memperhitungkan pajak terutangnya dalam rangka menyokong sistem self-assessment.